Semiloka PNPM-MPd  Perkuat Komitmen SKPD

SUKOHARJO - Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dimana melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga kemandirian masyarakat terutama untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, dapat ditumbuh kembangkan, dan masyarakat bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat membuka Semiloka SKPD PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Rabu (22/6).

Penyelenggaraan Semiloka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, kata sekda,  bertujuan untuk memperkuat komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam program-program pemberdayaan masyarakat, serta menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. 

Selain itu, guna  mensukseskan program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 ini, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Melalui semiloka ini, saya menghimbau kembali peserta untuk mengevaluasi kembali, sekaligus mensinkronkan program antar SKPD terkait untuk menyusun langkah dan strategi selanjutnya, terutama dalam hal penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten hingga tingkat pekon. Saya berharap peserta dapat mengevaluasi pelaksanaan program ini dan merumuskan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penanggulangan masalah kemiskinan di Bumi Jejama Secancanan,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Bupati Buka Sosialisasi Masa Pensiun

PRINGSEWU - Masa pensiun seringkali menjadi masa yang sulit bagi seorang pegawai, baik secara psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, pegawai yang akan segera memasuki masa pensiun agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan jatah Taspen dan jatah pensiun, khususnya yang berkaitan dengan berkas administrasi kepegawaian menjelang purna tugas atau pensiun. 

Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka sosialisasi persiapan pensiun PNS di lingkungan Pemkab Pringsewu 2011-2012 di GOR Tirta Sewu, Pringsewu, Rabu (22/6).

Sebagai aparatur negara, kata bupati, PNS memiliki batas akhir tugas yakni masa pensiun. Namun, sebagian pegawai  masih ada yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang pegawai yang memasuki purna tugas atau pensiun.

“Siapkan mental buat perencanaan keuangan dengan baik,  serta rencanakan berbagai kegiatan bermanfaat untuk mengisi masa pensiun. Semoga melalui sosialisasi ini, PNS dapat memahami dan mengerti tentang hak yang dimiliki, serta sistem dan mekanisme untuk mendapatkan Taspen dan gaji pensiun. Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana konsultasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Taspen dengan mendengarkan dan memahami dengan sungguh-sungguh informasi yang diberikan nara sumber  baik dari PT. Taspen (Persero) maupun  BRI,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Pringsewu Siap Terapkan

 KTP Elektronik

PRINGSEWU - Kabupaten Pringsewu termasuk dari 197 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang menerapkan KTP Elektronik pada Tahun 2011. Terkait hal tersebut, Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan 2 program stranas tersebut dan akan melaksanakan Penerapan KTP elektonik  (e-KTP) secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2011 mendatang. Penerapan KTP elektronik merupakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP elektronik paling lambat akhir 2012.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka kegiatan pemantapan persiapan penerapan e-KTP yang dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, para camat serta kepala pekon (kepala desa) dan lurah se Kabupaten Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (22/6).

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 16-18 Juni 2011 lalu, kata bupati, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya  peningkatan catu daya listrik pada lokasi pelayanan KTP elektronik sacara massal di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, perlunya dukungan PLN untuk paling lambat minggu ke-2 bulan Juli 2011 masalah peningkatan catu daya listrik sudah dapat terselesaikan, karena pemasangan alat pada kecamatan masing-masing akan dilaksanakan pada minggu ke–3 awal bulan Agustus 2011.

”Berkaitan dengan itu, kepada camat diharapkan untuk mempersiapkan ruang pelayanan yang dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat KTP Elektronik statis. Dan untuk menjaga kenyamanan dalam pelayanan dan pemeliharaan alat tersebut, harus didukung dengan ruangan ber-AC yang akan disediakan oleh Pemkab Pringsewu,” katanya.

Dikatakan bupati, SDM perlu dipersiapkan dengan matang untuk operator komputer, foto, tanda tangan dan sidik jari. Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Untuk setiap Kecamatan akan dilayani oleh 4  orang operator, sedangkan untuk kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 jiwa wajib KTP, maka setiap kelipatan dari 15.000 jiwa diperlukan tambahan 2 orang operator.

“Untuk itu, camat diharapkan dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan KTP elektronik massal. Dimulai dengan pemberitahuan kepada penduduk mengenai jadual pelayanan perekaman data untuk KTP elektronik massal sesuai dengan musyawarah camat dengan lurah, kepala pekon sampai dengan kepala dusun, serta  melakukan koordinasi dengan lurah dan kepala pekon untuk mendata penduduk yang tidak mampu mendatangi lokasi pelayanan sehingga dapat dilayani dengan peralatan mobile KTP elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,”  ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut bupati,  akan menyediakan data seluruh penduduk sesuai dengan NIK dan Kartu Keluarga pada kecamatan masing-masing untuk mobilisasi massa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan 46 orang tenaga operator dan 6 orang tenaga operator mobile.       

Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                         6                                                   Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                      7

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta seluruh lapisan masyarakat karena keberhasilan program ini adalah sumbangsih Kabupaten Pringsewu untuk keberhasilan program nasional dengan menghasilkan data kependudukan yang akurat, dan dimohonkan kepada DPRD, Bagian Keuangan, Bappeda untuk mendahulukan perubahan anggaran untuk pelaksanaan KTP elektronik massal tersebut.

“Menteri Dalam Negeri berjanji akan ada penghargaan bagi kabupaten kota yang berhasil, dan sanksi bagi daerah yang tidak berhasil. Untuk itu, saya minta agar seluruh pihak dapat memiliki komitmen yang tinggi untuk turut mensukseskan program ini demi tercapainya Pringsewu yang lebih baik,” tandasnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

 Pemkab Pringsewu & STMIK Pringsewu 

Gelar Coffee Night

  

PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama jajaran akademisi STMIK Pringsewu menggelar acara coffee night di kampus STMIK Pringsewu, Pringsewu Selatan, Selasa (21/6) malam.

Acara tersebut dihadiri Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.Fransiskus Xaverius Siman, Sekdakab  Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, jajaran DPRD Pringsewu, para asisten dan staf ahli beserta kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pringsewu, Ketua KPUD Pringsewu Warsito, ST dan jajaran KPUD serta Panwaslu, Ketua Yayasan Pendidikan Startech/STMIK Pringsewu Fauzi, SE, M.Kom, Akt dan jajaran akademisi lainnya, serta dari unsur fokorpimda.

Dalam acara yang bertajuk ‘Hubungan Dan Peran Aktif Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pringsewu’ tersebut, Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH memaparkan berbagai upaya dan program pembangunan yang dilakukan Pemkab Pringsewu.

“Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 14 daerah otonom kabupaten kota di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H.Mardiyanto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta,” kata bupati.

Lebih lanjut bupati menjelaskan Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 625 km2, berpenduduk sebanyak 377.825 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, yakni masing-masing Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Sukoharjo, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Ambarawa, dan Adiluwih.

Bupati juga mengajak jajaran akademisi untuk bersinergi menciptakan Kabupaten Pringsewu yang lebih baik dan akan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menuangkan ide dan gagasan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

“Mahasiswa adalah kaum elit, calon pemimpin bangsa dengan karakternya yang intelek, idealis, kritis dan kreatif,” ujar bupati.

Masyarakat termasuk mahasiswa, kata bupati, memiliki sejumlah peran strategis dalam rangka mensuskseskan pembangunan, diantaranya dengan mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

“Mahasiswa dapat berperan dengan cara belajar keras dalam menuntut ilmu untuk diterapkan dalam masyarakat, berperan sebagai sumber inspirasi baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kampus, berupaya menciptakan perubahan menuju lebih kondisi yang lebih baik, menjadi agen perubahan, serta sebagai pengontrol dalam pembangunan,” ujarnya lagi. 

Lebih khusus bagi mahasiswa di Kabupaten Pringsewu yang akan segera menggelar Pemilukada, mahasiswa, menurut bupati, dapat turut mengawal pelaksanaan semua agenda pemilukada  bersama elemen masyarakat lainnya seperti LSM, akademisi, pers, dan ormas untuk menutup celah penyimpangan yang mungkin terjadi, serta ikut memantau berjalannya setiap agenda tahapan pemilukada guna menciptakan proses pemilihan yang demokratis, jujur dan kondusif, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekaligus mencerdaskan pemilih. Selain itu, juga dalam rangka membangun opini publik agar Pemilukada berlangsung aman dan bersih.

“ Isu yang diangkat dapat berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah, track record calon, background calon, kejadian-kejadian selama masa kampanye, dan lain sebagainya,” paparnya.

Dengan demikian, sambung bupati, upaya pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Bumi Jejama Secancanan. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Gelar Musrenbang RPJPD 2005-2025

PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Selasa (21/6) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pringsewu 2005-2025.

Musrenbang ini merupakan tahapan dari proses perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah serta untuk keterpaduan dan sinkronisasi rancangan RPJPD Kabupaten Pringsewu dengan provinsi dan nasional.

Dalam musrenbang yang digelar di ruang auditorium lantai II RS Mitra Husada, Sidoharjo, Pringsewu, Selasa (21/6)  tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.Fransiskus Xaverius Siman beserta sejumlah anggota DPRD Pringsewu, Sekdakab Pringsewu Drs.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli beserta para kepala SKPD Pemkab Pringsewu, jajaran Bappeda Provinsi Lampung, konsultan dari LPM dan  stakeholder.

Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi, SH, MH dalam sambutannya mengatakan melalui forum musrenbang ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan terhadap Rancangan RPJPD Kabupaten Pringsewu 2005 – 2025 khususnya visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2025, dan selanjutnya rancangan RPJPD yang sudah sempurna akan disampaikan kepada DPRD dalam bentuk Ranperda RPJPD Kabupaten Pringsewu 2005 – 2025 untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda.

“Dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu yang kita susun bersama tim dari Universitas Lampung diharapkan dapat menjawab 3 pertanyaan dasar yakni kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2025, kemudian bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan penyusunan RPJPD Kabupaten Pringsewu memenuhi kaidah penyusunan rencana sistimatis, terpadu, teransparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; terciptanya rasa kepemilikan atau sense of ownership rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan,” kata bupati. 

 

Dengan demikian, kata bupati,  akan dapat terlihat keterkaitan antara sumberdaya dan potensi daerah yang tersedia dengan indikator capaian hasil kerja yang terdefinisi dengan baik, sehingga para pelaku pembangunan khususnya pemerintah daerah dapat terus melakukan pengukuran terhadap hasil kerja (kinerja) dari alokasi atau distribusi sumberdaya dan langkah-langkah strategis pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan daerah.

“Selain itu dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pringsewu sehingga menjadi lebih terarah dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut bupati menjelaskan RPJPD yang merupakan  dokumen  penting karena memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun yaitu sampai dengan tahun 2025, dimana nantinya kepala daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan pada RPJPD yang telah diperdakan sehingga RPJPD merupakan potensi awal dari RPJMD  yang akan disusun oleh kepala daerah dalam masa jabatan setiap 5  tahun.

“Arahkan kemampuan sesuai dengan keahlian secara maksimal dengan melihat potensi daerah, baik SDM  maupun SDA yang tersedia, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Pringsewu bermanfaat dan menjadi acuan Bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pringsewu,” tandasnya. (*/Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Sosialisasikan SPIP

PRINGSEWU BARAT - Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean governance)  disamping untuk menumbuhkan pemahaman bagi para pejabat dan staf tentang konsep dasar dan pengertian SPIP, unsur-unsurnya, dan seluruh sub-unsur, serta menambahkan komitmen para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan dan peraturan yang ada.

Hal tersebut dikatakan Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka sosialisasi implemenatsi SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di aula Taman Wisata Grojogan Sewu, Kuncup, Pringsewu Barat, Selasa (21/6).

Menurut bupati, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang No.01 Tahun 2004, dimana dalam pasal 2 ayat  1  dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pimpinan lembaga, gubernur dan bupati atau walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

“SPIP berfungsi untuk memberi arahan yang jelas dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan guna terciptanya efisiensi dan efektifitas, dan  diharapkan dapat mempercepat terwujudnya keinginan untuk memperoleh opini terbaik atas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),”  paparnya.  (*/Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemkab Pringsewu Rakor Bulanan

BANYUMAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menggelar rapat koordinasi (rakor) bulanan yang dipusatkan di Balai Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Senin (20/6).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi didampingi Asisten I H.Firman Muntako, SE, Asisten II Drs.H.Gatot Susilo, MM, dan Inspektur Kabupaten Pringsewu Zulkifli, SH, MH tersebut diikuti seluruh kepala SKPD, para camat, serta kepala pekon.

Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi dalam sambutannya mengharapkan rakor yang digelar setiap bulannya tersebut jangan hanya sekedar dijadikan kegiatan seremoni dan kewajiban belaka, namun harus betul-betul dijadikan wahana untuk memecahkan berbagai persoalan dan mensinergikan berbagai program pemerintah daerah.
Dalam rakor tersebut, sekdakab juga menegaskan netralitas PNS maupun kepala pekon dan pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang digelar pada bulan September mendatang.
Terkait hal tersebut  Pemkab Pringsewu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi seluruh jajaran pemerintahan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tentang netralitas PNS dan jajaran pemerintahan mulai dari kabupaten hingga pekon. (*Humas & Protokol Pemkab Pringsewu)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Senin (20/6) menggelar rapat koordinasi bulanan yang dipimpin Sekretaris Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi dipusatkan di Balai Pekon/Desa Banyuwangi, Kecamatan Banyumas.

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Tim Penilai Lomba Desa Provinsi Lampung

Kunjungi Pekon Kresnomulyo

AMBARAWA – Pekon Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu maju mewaklili Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan lomba desa tingkat Provinsi Lampung.

Rabu (15/6), tim penilai lomba desa tingkat Provinsi Lampung yang dipimpin ketuanya Johnson Napitupulu mengunjungi Pekon Kresnomulyo untuk melakukan penilaian terhadap desa tersebut. Tim disambut Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Fransiskus Xaverius Siman, dan Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny Lisnalela Sudarno Eddi.

Turut pula hadir diantaranya Sekdakab Pringsewu Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, jajaran fokorpimda, para kepala SKPD Pemkab Pringsewu, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu Ny Aslaini Idrus Effendi, camat dan para kepala pekon, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan masyarakat setempat.

Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi dalam sambutannya  mengatakan berdasarkan lomba pekon Kabupaten Pringsewu tahun 2011, dari 96 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Pekon Kresnomulyo merupakan  pekon yang mendapatkan penilaian tertinggi sebagai pekon berprestasi yang mewakili Kabupaten Pringsewu untuk mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi Tahun 2011.

”Terpilihnya Pekon Kresnomulyo sebagai duta Kabupaten Pringsewu dalam lomba desa tingkat Provinsi Lampung tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang begitu tinggi dalam membangun pekonnya. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi ini memang menjadi ciri khas dan keunggulan yang ada di Pekon Kresnomulyo,” katanya.

Kegiatan lomba desa, kata bupati,  dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kompetisi desa dalam memberdayakan berbagai sektor kehidupan masyarakat desa serta untuk memotivasi pemerintah pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam rangka meningkatkan gairah dan dinamika pembangunan di tingkat pekon.

“Untuk itu, saya menghimbau agar pemerintah pekon dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di pekon seperti sumber daya alam dan gotong royong. Saya mengharapkan seluruh jajaran aparat pekon dapat menjadi motivator dan memberikan penampilan yang terbaik pada perlombaan ini,” ujarnya.

Ditambahkan bupati, menang dalam suatu perlombaan tentunya merupakan dambaan semua orang, sebagaimana berharap agar  Pekon Kresnomulyo juga dapat meraih salah satu dari predikat juara, disamping tim penilai lomba desa agar melakukan penilaian secara obyektif mungkin dan melakukan evaluasi yang berpedoman pada sasaran dan indikator yang dititik beratkan pada tingkat perkembangan pembangunan desa. 

Pekon Kresnomulyo sendiri, sebagaimana  dilaporkan kepala pekonnya Sunardiyo, memiliki wilayah seluas 539,75 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 6.334 jiwa (1.708 kk),  terdiri 3.266 pria dan 3.068 wanita  dengan mata pencaharian utama adalah di bidang pertanian.  (*)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Bupati Pringsewu Lepas 

Kontingen PENAS Ke Tenggarong

                   PRINGSEWU - Penjabat  Bupati Kabupaten Pringsewu Sudarno Eddi,  Senin (13/6), melepas kontingen Kabupaten Pringsewu yang akan berangkat mengikuti Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)  di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

                Acara penglepasan dilakukan seusai apel mingguan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu.

              Penjabat  Bupati Kabupaten Pringsewu Sudarno Eddi dalam sambutannya berharap kontingen Kabupaten Pringsewu yang akan mengikuti PENAS dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, sekaligus dapat menjaga nama baik Kabupaten Pringsewu.  (*/Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Bupati Pringsewu Bantu Korban Kebakaran Di Pring-Sel

             PRINGSEWU SELATAN - Penjabat  Bupati Kabupaten Pringsewu Sudarno Eddi,  Senin (13/6),  memberikan bantuan  kepada  Ceteng, warga  Jalan Kesehatan, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu  yang menjadi korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.
Bantuan dalam bentuk uang tunai  dan  set perlengkapan rumah tangga (family kit), dan lain-lain diberikan langsung oleh Penjabat  Bupati Pringsewu Sudarno Eddi kepada korban.

           Penjabat  Bupati Kabupaten Pringsewu Sudarno Eddi yang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan Firman Muntako, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu Junaidi, Kepala Bappeda Kabupaten Pringsewu Hotman Atiek, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setdakab Pringsewu Arief Nugroho, dan Kepala Kantor Satuan Pol-PP Kabupaten Pringsewu Sukarman,  berharap bantuan yang diberikan Pemkab Pringsewu dapat bermanfaat serta dapat meringankan beban penderitaan korban, serta  merupakan salah satu bentuk perhatian Pemkab Pringsewu terhadap warganya.

          “Semoga bantuan ini dapat  dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” harap Penjabat  Bupati Pringsewu Sudarno Eddi.  (*/Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung

Kresnomulyo Wakili 

Kabupaten Pringsewu

         AMBARAWA – Pekon (Desa) Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, siap mewakili Kabupaten Pringsewu dalam lomba desa tingkat Provinsi Lampung.  Sebagai bentuk kesiapan desa tersebut, Jumat (10/6) Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi dan Sekretaris Kabupaten Pringsewu Idrus Effendi,  didampingi para asisten dan staf ahli dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan kunjungan ke desa tersebut.

        Kunjungan ini dalam rangka melakukan pematauan terkait persiapan desa tersebut  dalam mengikuti lomba desa yang akan dinilai oleh tim penilai dari provinsi dalam waktu dekat.    “Kabupaten Pringsewu siap mengikuti lomba desa tingkat provinsi yang akan diwakili Pekon Kresnomulyo. Harapan kita,  Pekon Kresnomulyo akan mendapatkan juara dalam lomba desa nanti. Maka dari itu, sejumlah persiapan sedang kita intensifkan, diantaranya dengan melakukan pembinaan menyeluruh,” ujarnya.

       Dalam kegiatan yang juga dirangkaikan dengan agenda Jumat Bersih tersebut, Pemkab Pringsewu bersama PT.Askes juga melakukan kegiatan senam bersama yang diikuti  jajaran Pemkab Pringsewu serta warga setempat. Tak lupa, dibagikan juga sejumlah hadiah doorprize bagi mereka yang beruntung dengan mengundi kupon yang telah dipersiapkan panitia.

Secara simbolis, Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi juga menyerahkan bantuan peralatan olahraga  diantaranya berupa bola kaki yang diterima Camat Ambarawa Nang Abidin. (*/Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Rumah Tradisional Lampung 
Di Pringsewu

 

Bangunan rumah tradisional Lampung hingga kini masih banyak yang  terawat dan tetap dipertahankan oleh warga di Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, di tengah semakin derasnya arus modernisasi di kabupaten tersebut.

(*/Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

MTP-IPHI Lampung Gelar Sunatan Masal

ADILUWIH - Dalam rangka Harlah Majelis Taqlim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Lampung, diselenggarakan khiatan masal yang dipusatkan di Pekon (Desa) Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Rabu (8/6).

Dalam kegiatan khitanan masal yang diikuti sebanyak 100 anak dari sejumlah desa di Kecamatan Adiluwih ini, dihadiri Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili Kadis Sosial Provinsi Lampung, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ny.Hj.Truly Sjachroedin ZP yang juga sebagai Penasehat MTP-IPHI Provinsi Lampung, Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, Sekdakab Pringsewu H.Idrus Effendi, sejumlah anggota DPRD Pringsewu asal daerah pemilihan setempat, para asisten dan staf ahli serta kepala satuan kerja, Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Lisnalela Sudarno Eddi dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Idrus Effendi.


Gubernur Provinsi Lampung dalam sambutan yang dibacakan Kadis Sosial  menyatakan dukungannya atas terselenggaranya kegiatan khiatanan masal tesrebut, sekaligus berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial dan perhatian kepada masyarakat.
"Ini merupakan suatu bukti bahwa masih ada rasa kesetiakawanan sosial diantara sesama. Kiranya kegiatan ini betul-betul dapat membantu masyarakat," ujarnya.

 Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP-PKK sekaligus penasehat MTP-IPHI Provinsi Lampung Ny.Hj.Truly Sjachroedin ZP juga membangikan santunan kepada anak-anak peserta khitanan masal dalam bentuk uang tunai, pakaian  dan perlengkapan lainnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

IMM Diminta Kedepankan

Kepentingan Umat

PRINGSEWU - Sudah tidak diragukan lagi bahwa Muhammadiyah memiliki andil besar dalam kehidupan bangsa, terutama dalam mencerdaskan kehidupan anak negeri.

Berbagai kegiatan da’wah Islam serta beragam seminar telah semakin memantapkan eksistensi serta kinerja

organisasi kemasyarakatan Islam yang mengakar kuat dikalangan masyarakat.


Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi yang diwakili Kadis Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu Syamsir saat membuka seminar kepemudaan yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pringsewu, Minggu (4/6)  di kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu.

Terkait terpilihnya Kepengurusan  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Pringsewu Pemkab Pringsewu  berharap IMM

senantiasa  mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan umat, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

"Saya yakin ketua dan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah  memiliki idealisme tinggi, dedikasi dalam perjuangan yang besar terhadap bangsa dan negara, serta senantiasa berinovasi mencari formula dakwah baru yang disesuaikan dengan kondisi sosial psikologis masyarakat, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam," ujarnya.

Selain itu,  program kerja IMM agar  memberikan pengaruh signifikan dalam memperbaiki mutu kehidupan serta kualitas masyarakat itu sendiri, serta dapat menyalurkan

 aspirasi, saran dan pendapat melalui dialog yang penuh semangat kekeluargaan. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

 Pemkab Pringsewu Luncurkan

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

PRINGSEWU - Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dari aparatur pemerintah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda lagi pelaksanaanya oleh aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Selain itu arus globalisasi dalam persaingan pasar bebas menginginkan berbagai kemudahan dalam melakukan investasi, terutama  dalam pengurusan perizinan yang dapat dilakukan dalam satu wadah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut,  Pemerintah  Kabupaten Pringsewu telah menetapkan Peraturan Daerah No.  5  Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang salah satunya adalah

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi  Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat peluncuran
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pringsewu, Selasa (7/6)  berharap

dengan dibentuknya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan citra aparatur pemerintah, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan  mutu pelayanan kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.

"Saya berharap  para pengusaha agar mempunyai dokumen sebagai salah satu legalitas dalam melakukan kegiatan, dan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunnyai tugas dan fungsi merekomendasikan terbitnya perizinan agar dapat bekerja efektif dan tepat waktu, serta dapat  mengkaji payung hukum dari beberapa izin yang mungkin dapat di tetapkan di Kabupaten Pringsewu,"  harap bupati.

Khusus kepada jajaran pelaksana Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bupati  juga meminta  agar dapat menjaga komitmen seperti yang tertuang dalam motto yakni

Memberikan pelayanan  yang Pasti, Ramah, Inovasi, Murah, Amanah (PRIMA).   

Untuk diketahui, jenis-jenis perijinan yang saat ini dapat dilayani oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pringsewu yakni Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Gangguan (HO), Ijin Prinsip Lokasi (IPL), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Jasa Kontruksi, Surat Ijin Usaha Kepariwisataan, Ijin Peletakan Titik Reklame, dan Surat Ijin Usaha Angkutan.


Acara peluncuran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pringsewu yang berada di Jalan KH Ghalib Raya, Pringsewu tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekretaris Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus  Effendi, para asisten dan staf ahli beserta kepala satuan kerja perangkat daerah lainnya, jajaran fokorpimda, serta para pelaku usaha dan jajaran perbankan di Kabupaten Pringsewu. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Rapat Paripurna DPRD Pringsewu Penyampaian LKPJ Bupati Pringsewu

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu penyampaian hasil pembahasan LKPJ Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu tahun 2010 di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Pringsewu, Rabu (1/6).

(Humas & Protokol Setdakab Pringsewu) 


****************************************

Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Pembahasan LKPJ Penjabat Bupati Pringsewu

PRINGSEWU - Rapat paripurna DPRD Pringsewu penyampaian hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu tahun 2010 berlangsung di ruang rapat utama DPRD setempat, Rabu (1/6) dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Idrus Effendi mewakili Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi beserta jajaran eksekutif lainnya dari Pemkab Pringsewu.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Pringsewu FX Siman tersebut, Sekdakab Pringsewu mewakili bupati mengatakan LKPJ  2010 merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang muatannya menjelaskan tentang Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

"Terkait dengan LKPJ yang kami sampaikan tersebut, adalah hal yang istimewa bahwa Dewan yang terhormat telah menyelesaikan tugas pembahasan terhadap LKPJ Bupati Pringsewu T.A 2010. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat 4 dan 5 dalam PP no. 03 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pembahasan terhadap laporan LKPJ disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak LKPJ diterima dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke depan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, tahun 2010 adalah tahun pertama Kabupaten Pringsewu melaksanakan APBD secara murni yang masih disusun secara manual dan belum menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) APBD, dimana sistem tersebut baru kita pergunakan untuk penyusunan APBD TA 2011 yang saat ini sedang berjalan. Berkenaan dengan kesimpulan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang telah disampaikan beberapa waktu lalu yang berisi catatan, saran dan masukan sebagai hasil dari pembahasan (hearing) antara Pansus DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),  Pemkab Pringsewu selaku pihak eksekutif mengucapkan terimakasih karena telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam suasana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga yang tentunya semua itu bertujuan untuk membangun Kabupaten 

Pringsewu kearah yang lebih baik lagi.                                                                                    "Sebagai  tindak lanjut dari kesimpulan hasil pembahasan Pansus DPRD tersebut, Pemkab Pringsewu  akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan disemua sektor dalam rangka meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik, sebagaimana masukan dan saran dari anggota dewan yang terhormat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah   dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan," tandasnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

KPID KUNJUNGI RAPEMDA PRINGSEWU

Jajaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Lampung, Selasa (31/5) mengunjungi Radio Siaran Pemerintah Daerah (Rapemda) Kabupaten Pringsewu di komplek Kantor Pemda Kabupaten Pringsewu. Dalam kesempatan tersebut komisioner KPID juga melihat secara langung kondisi studio dan tower pemancar. KPID menyambut baik pendirian lembaga penyiaran publik (LPP) tersebut di Bumi Jejama Secancanan.  (Humas & Protokol Pemkab Pringsewu)

 

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

DPRD Pringsewu Gelar Dialog Interaktif

PRINGSEWU - DPRD Pringsewu menggelar acara dialog interaktif  antara  jajaran DPRD Pringsewu  dengan  Pemkab Pringsewu serta masyarakat lainnya yang  berlangsung di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Selasa (31/5).

 

Acara yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi tersebut dihadiri  para asisten dan staf ahli,  jajaran DPRD Pringsewu,  jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,  Dinas Kesehatan beserta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu  dan sejumlah satker lainnya, serta diikuti  elemen masyarakat Pringsewu, seperti para mahasiswa, ormas, LSM, OKP, tokoh masyarakat, dan juga insan pers.
Dari jajaran DPRD Pringsewu tampak diantaranya Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.FX Siman dan Stiyono, SH, Ketua Komisi  A Herman Bukhori, Sekretaris DPRD Bahagia Saputra, Leo Bambang Irawan, Heri Prodwikaz, Mailan Bastari,  Mastu'ah, Asita Nurgaya, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Kabag Humas Sekretariat DPRD Pringsewu Ridwan Mas'ud, tujuan digelarnya dialog interaktif tersebut adalah untuk mengetahui program-program diadakan di masing-masing satker  dan permasalahannya berikut  solusi pemecahannya.

"Dengan adanya dialog ini diharapkan masing-masing pihak maupun elemen masyarakat lainnya bisa mengetahui dengan jelas sejumlah program pemerintah yang saat ini sedang dilaksanakan, termasuk bidang-bidang pelayanan masyarakat lainnya," kata Ridwan.

Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi mewakili Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH mengatakan Pemkab Pringsewu sangat mendukung kegiatan dialog interaktif tersebut sebagai sarana untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman, sekaligus dapat dijadikan ajang untuk mendekatkan diri baik DPRD, Pemda, maupun elemen masyarakat lainnya. 

"Dengan diadakannya dialog dengan bertatap muka seperti ini diharapkan setiap stakeholder dan masyarakat lainnya dapat saling mengerti apa yang menjadi harapan dan keinginan masing-masing pihak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Kalmansyah, SH  memaparkan sejumlah program diantaranya mengenai program e-KTP atau KTP Elektronik yang dijalankan di Kabupaten Pringsewu berikut dasar hukumnya yaitu  UUD 1945 Pasal  26 Ayat (3),  UU No.23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan,  UU No.52/2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,PP No.37/2007, Peraturan Presiden (Perpres) No.25/2008,  Perpres No.26/2009, Perpres No.35/2010, Kepres No.10/2010, Kepmendagri No.471.130.5-335 Tahun 2010, Permendagri No.6/2011, serta Permendagri No.9/2011.
"Kabupaten Pringsewu telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan e-KTP yang telah ditetapkan oleh Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri," kata Kalmansyah.

Dalam hal ini, kata Kalmansyah,  pemerintah pusat  bertanggung jawab dalam  menyediakan perangkat keras dan lunak, blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan dan rekaman elektronik, memberikan bintek dan damtek pelayanan e-KTP serta sosialisasi, termasuk Pemerintah Provinsi untuk melakukan supervisi serta monitoring dan evaluasi, dan juga melakukan koordinasi dan konsultasi ke pusat," ujarnya.

Sedangkan Pemkab Pringsewu, lanjut dia,  berkewajiban menyediakan ruang server dan pelayanan, tenaga operator maupun pendukung lainnya, menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan dafduk dan capil menggunakan aplikasi SIAK, serta sosialisasi di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Pringsewu dr.Hj.Endang Budiati dalam pemaparannya mengungkapkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan, diantaranya pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan, pelayanan Jamkesda,  serta program Jaminan Persalinan (Jampersal).
"Untuk Jampersal sasarannya adalah seluruh ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pemeriksaan masa nifas pada 10 puskesmas, 35 pustu, poskesdes, rumah sakit, bidan praktek swasta yang melaksanakan PKS dengan Dinas Kesehatan. Dasarnya SK Menteri Kesehatan No.515/Menkes/SK/III/2011," ungkapnya.

Sedangkan Direktur RSUD Pringsewu dr.Djohan Lius dalam kesempatan tersebut menyampaikan visi RS tersebut yakni Terwujudnya Pelayanan Prima di RSUD Pringsewu, dengan  memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan berkualitas, meningkatkan profesionalisme SDM dan berakhlak mulia, serta mengembangkan sistem keuangan, informasi dan pemasaran RSUD sesuai misi RS tersebut.
"Untuk pelayanan dan fasilitas yang ada di RSUD Pringsewu diantaranya Rawat Jalan sesuai dengan standar  pelayanan RSUD tipe C, yaitu dapat menerikan pelayanan dasar minimal untuk 4 dasar bidang yakni klinik penyakit dalam, kesehatan anak, bedah umum, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan medik lainnya adalah  klinik kulit kelamin, mata, THT, pelayanan anestesi, rehabilitasi medik, dan gizi," papar Lius.

Untuk Pelayanan Rawat Inap, sambung Lius, meliputi pasien umum/non operasi, bedah, anak, kebidanan, perinatologi, dan penyakit dalam yang terbagi kedalam kelas VIP (kapasitas 8 Tempat Tidur/TT), kelas I (8 TT), kelas II (18 TT),  serta kelas III (113 TT). Selain itu juga tersedia Instalasi Gawat Darurat 24 jam dan bedah sentral, ruang persalinan, pelayanan penunjang radiologi, anasthesi, laboratorium klinik, farmasi, gizi, rehabilitas medik, serta sarana penunjang lainnya.
"Namun demikian, sejumlah hambatan juga masih menjadi kendala yakni kurangnya sosialisasi tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pringsewu, serta belum memadainya infrastruktur dan sarana prasarana di RSUD Pringsewu. Kami juga berharap  bantuan dari Pemda Pringsewu untuk membuat infrastruktur dan sarana prasarana RSUD Pringsewu yang memadai,"  harapnya. (*/Humas dan Protokol Pemkab Pringsewu)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pringsewu Jadi Kota Transit Wisatawan Asing

www.pringsewukabupaten.blogspot.com

PRINGSEWU - Kota Pringsewu nampaknya sudah menjadi lokasi transit dan tempat persinggahan favorit bagi para turis asing yang melintas di Jalur Lintas Barat (Jalinbar).

Hal tersebut terlihat dengan banyaknya para wisatawan mancanegara (wisman) yang belakangan marak terlihat di sejumlah sudut jalanan  ibukota Kabupaten Pringsewu tersebut.

Para turis asing rupanya telah menjadikan Kota Pringsewu sebagai pilihan untuk sekedar beristirahat maupun berbelanja berbagai barang kebutuhan sebelum melanjutkan perjalanannya menuju sejumlah obyek wisata di sepanjang pantai barat Sumatera, seperti kawasan Tanjung Setia maupun kawasan pesisir Krui lainnya hingga Bengkulu.

Nuno, seorang wisatawan asing asal Portugal mengaku lebih memilih beristirahat di Kota Pringsewu, sebelum melakukan perjalanan wisata menuju daerah pesisir Lampung Barat.

”Kami sengaja singgah dulu di Pringsewu untuk beristirahat dan berbelanja,” ujarnya dalam bahasa Inggris, saat berbelanja di sebuah toko selular di sekitar kawasan Tugu Bambu Pringsewu, kemarin.

Menurut Nino yang datang berombongan menggunakan sejumlah kendaraan rental bersama rekan-rekan senegaranya, dipilihnya Kota Pringsewu untuk melepaskan lelah dan berbelanja aneka kebutuhan di perjalanan, karena kondisi kota ini yang terbilang nyaman dan lengkap.

”Selain itu disini lebih aman dan banyak toko-toko swalayan sehingga kami mudah membeli barang kebutuhan kami di perjalanan nanti,” tambah pria yang mengaku masih lajang ini.

Secara terpisah, John, yang berasal dari Sidney, Australia, juga mengungkapkan hal yang sama.

”Kami bersama rekan-rekan beristirahat sejenak di Pringsewu untuk mengisi perut, selain untuk berbelanja makanan untuk kami bawa dalam perjalanan,” akunya, saat menikmati makan siang di sebuah rumah makan di dekat Kantor Bupati Pringsewu.

Ia dan rekan-rekannya yang mengaku hendak melakukan surfing (berselancar) di pantai Tanjung Setia ini sebelumnya sempat menyusuri jalan-jalan di Kota Pringsewu.

”Kami datang berombongan bersama kawan-kawan. Warga sini sangat ramah, mereka banyak senyum kepada kami,” tuturnya dalam bahas Inggris ber-aksen Australia.

Berdasarkan pantauan, beberapa waktu belakangan, sejumlah turis asing memang terlihat di beberapa sudut Kota Pringsewu. Para bule tersebut tampak keluar kendaraan dan berjalan-jalan di sejumlah sudut jalan, sedangkan yang lain tampak asyik berbelanja di sebuah toko swalayan.

Para turis asing tersebut sengaja singgah di Kota Pringsewu untuk beristirahat sambil berbelanja sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan pantai wilayah Pesisir Krui ataupun Bengkulu untuk berwisata. (*)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>