BANYUMAS - Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menggelar rapat koordinasi (rakor) bulanan yang dipusatkan di Balai Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Senin (20/6).
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi didampingi Asisten I H.Firman Muntako, SE, Asisten II Drs.H.Gatot Susilo, MM, dan Inspektur Kabupaten Pringsewu Zulkifli, SH, MH tersebut diikuti seluruh kepala SKPD, para camat, serta kepala pekon.
Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi dalam sambutannya mengharapkan rakor yang digelar setiap bulannya tersebut jangan hanya sekedar dijadikan kegiatan seremoni dan kewajiban belaka, namun harus betul-betul dijadikan wahana untuk memecahkan berbagai persoalan dan mensinergikan berbagai program pemerintah daerah.
Dalam rakor tersebut, sekdakab juga menegaskan netralitas PNS maupun kepala pekon dan pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang digelar pada bulan September mendatang.
Terkait hal tersebut Pemkab Pringsewu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi seluruh jajaran pemerintahan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tentang netralitas PNS dan jajaran pemerintahan mulai dari kabupaten hingga pekon. (*Humas & Protokol Pemkab Pringsewu)
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi didampingi Asisten I H.Firman Muntako, SE, Asisten II Drs.H.Gatot Susilo, MM, dan Inspektur Kabupaten Pringsewu Zulkifli, SH, MH tersebut diikuti seluruh kepala SKPD, para camat, serta kepala pekon.
Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi dalam sambutannya mengharapkan rakor yang digelar setiap bulannya tersebut jangan hanya sekedar dijadikan kegiatan seremoni dan kewajiban belaka, namun harus betul-betul dijadikan wahana untuk memecahkan berbagai persoalan dan mensinergikan berbagai program pemerintah daerah.
Dalam rakor tersebut, sekdakab juga menegaskan netralitas PNS maupun kepala pekon dan pengurus Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam Pemilukada Kabupaten Pringsewu yang digelar pada bulan September mendatang.
Terkait hal tersebut Pemkab Pringsewu telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi seluruh jajaran pemerintahan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tentang netralitas PNS dan jajaran pemerintahan mulai dari kabupaten hingga pekon. (*Humas & Protokol Pemkab Pringsewu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar