Sekdakab Pringsewu Buka

Diklat Prajabatan CPNS Gol.III Angkatan VII, VIII & IX

PRINGSEWU - Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi mewakili bupati Pringsewu membuka diklat prajabatan bagi Calon Pegawai  Negeri Sipil  Daerah (CPNSD) golongan III angkatan VII, VIII, dan IX tahun 2011 di lingkungan Pemkab Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Kamis (23/6).  Acara pembukaan diklat prajabatan CPNSD tersebut juga dihadiri  kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung H.Kherlani, para asisten dan staf ahli, serta para kepala satuan kerja (satker) di lingkungan Pemkab Pringsewu. 

Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat membuka diklat tersebut mengatakan prajabatan merupakan proses yang harus diikuti oleh semua CPNS sebagai salah satu persyaratan untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kegiatan ini, selain akan ditempa dan dilatih untuk lebih jauh mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang Pegawai Negeri Sipil,  peserta juga akan mendapatkan pembinaan  untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan keahlian, sehingga mampu bekerja dengan lebih baik dan optimal. 

"Jadikan diklat ini sebagai ajang belajar untuk mengubah diri menjadi aparatur berkualitas yang mampu berperan melaksanakan tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, yang menunjukkan semangat pengabdian dengan berorientasi pada pelayanan, demi terwujudnya kepemerintahan yang lebih baik,"  katanya.

Dalam kesempatan tersebut,  sekda juga  berpesan kepada seluruh CPNS  untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.

"Jangan jadikan diklat ini hanya sebagai ajang untuk memperoleh sertifikat sebagai syarat administrasi untuk menjadi seorang PNS. Hal ini penting dipahami, karena itu saya berharap diklat ini dapat menjadi sarana untuk memotivasi dan membangun diri peserta agar lebih disiplin, profesional dan berdedikasi, serta memiliki kompetensi yang handal selaku aparatur, sehingga mampu bekerja secara optimal, baik dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, maupun dalam memperkokoh citra jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu," tandasnya.  (*/Humas &Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Semiloka PNPM-MPd  Perkuat Komitmen SKPD

SUKOHARJO - Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dimana melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga kemandirian masyarakat terutama untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, dapat ditumbuh kembangkan, dan masyarakat bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat membuka Semiloka SKPD PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Rabu (22/6).

Penyelenggaraan Semiloka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, kata sekda,  bertujuan untuk memperkuat komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam program-program pemberdayaan masyarakat, serta menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. 

Selain itu, guna  mensukseskan program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 ini, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Melalui semiloka ini, saya menghimbau kembali peserta untuk mengevaluasi kembali, sekaligus mensinkronkan program antar SKPD terkait untuk menyusun langkah dan strategi selanjutnya, terutama dalam hal penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten hingga tingkat pekon. Saya berharap peserta dapat mengevaluasi pelaksanaan program ini dan merumuskan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penanggulangan masalah kemiskinan di Bumi Jejama Secancanan,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Bupati Buka Sosialisasi Masa Pensiun

PRINGSEWU - Masa pensiun seringkali menjadi masa yang sulit bagi seorang pegawai, baik secara psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, pegawai yang akan segera memasuki masa pensiun agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan jatah Taspen dan jatah pensiun, khususnya yang berkaitan dengan berkas administrasi kepegawaian menjelang purna tugas atau pensiun. 

Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka sosialisasi persiapan pensiun PNS di lingkungan Pemkab Pringsewu 2011-2012 di GOR Tirta Sewu, Pringsewu, Rabu (22/6).

Sebagai aparatur negara, kata bupati, PNS memiliki batas akhir tugas yakni masa pensiun. Namun, sebagian pegawai  masih ada yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang pegawai yang memasuki purna tugas atau pensiun.

“Siapkan mental buat perencanaan keuangan dengan baik,  serta rencanakan berbagai kegiatan bermanfaat untuk mengisi masa pensiun. Semoga melalui sosialisasi ini, PNS dapat memahami dan mengerti tentang hak yang dimiliki, serta sistem dan mekanisme untuk mendapatkan Taspen dan gaji pensiun. Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana konsultasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Taspen dengan mendengarkan dan memahami dengan sungguh-sungguh informasi yang diberikan nara sumber  baik dari PT. Taspen (Persero) maupun  BRI,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Pringsewu Siap Terapkan

 KTP Elektronik

PRINGSEWU - Kabupaten Pringsewu termasuk dari 197 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang menerapkan KTP Elektronik pada Tahun 2011. Terkait hal tersebut, Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan 2 program stranas tersebut dan akan melaksanakan Penerapan KTP elektonik  (e-KTP) secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2011 mendatang. Penerapan KTP elektronik merupakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP elektronik paling lambat akhir 2012.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka kegiatan pemantapan persiapan penerapan e-KTP yang dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, para camat serta kepala pekon (kepala desa) dan lurah se Kabupaten Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (22/6).

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 16-18 Juni 2011 lalu, kata bupati, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya  peningkatan catu daya listrik pada lokasi pelayanan KTP elektronik sacara massal di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, perlunya dukungan PLN untuk paling lambat minggu ke-2 bulan Juli 2011 masalah peningkatan catu daya listrik sudah dapat terselesaikan, karena pemasangan alat pada kecamatan masing-masing akan dilaksanakan pada minggu ke–3 awal bulan Agustus 2011.

”Berkaitan dengan itu, kepada camat diharapkan untuk mempersiapkan ruang pelayanan yang dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat KTP Elektronik statis. Dan untuk menjaga kenyamanan dalam pelayanan dan pemeliharaan alat tersebut, harus didukung dengan ruangan ber-AC yang akan disediakan oleh Pemkab Pringsewu,” katanya.

Dikatakan bupati, SDM perlu dipersiapkan dengan matang untuk operator komputer, foto, tanda tangan dan sidik jari. Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Untuk setiap Kecamatan akan dilayani oleh 4  orang operator, sedangkan untuk kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 jiwa wajib KTP, maka setiap kelipatan dari 15.000 jiwa diperlukan tambahan 2 orang operator.

“Untuk itu, camat diharapkan dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan KTP elektronik massal. Dimulai dengan pemberitahuan kepada penduduk mengenai jadual pelayanan perekaman data untuk KTP elektronik massal sesuai dengan musyawarah camat dengan lurah, kepala pekon sampai dengan kepala dusun, serta  melakukan koordinasi dengan lurah dan kepala pekon untuk mendata penduduk yang tidak mampu mendatangi lokasi pelayanan sehingga dapat dilayani dengan peralatan mobile KTP elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,”  ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut bupati,  akan menyediakan data seluruh penduduk sesuai dengan NIK dan Kartu Keluarga pada kecamatan masing-masing untuk mobilisasi massa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan 46 orang tenaga operator dan 6 orang tenaga operator mobile.       

Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                         6                                                   Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                      7

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta seluruh lapisan masyarakat karena keberhasilan program ini adalah sumbangsih Kabupaten Pringsewu untuk keberhasilan program nasional dengan menghasilkan data kependudukan yang akurat, dan dimohonkan kepada DPRD, Bagian Keuangan, Bappeda untuk mendahulukan perubahan anggaran untuk pelaksanaan KTP elektronik massal tersebut.

“Menteri Dalam Negeri berjanji akan ada penghargaan bagi kabupaten kota yang berhasil, dan sanksi bagi daerah yang tidak berhasil. Untuk itu, saya minta agar seluruh pihak dapat memiliki komitmen yang tinggi untuk turut mensukseskan program ini demi tercapainya Pringsewu yang lebih baik,” tandasnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>