Data BPS 2009

Warga Miskin Pringsewu 94.091 Jiwa

PRINGSEWU - Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensi dan tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif fisik atau materi semata melainkan dapat terkait pula dengan karakteristik masyarakat atau individu, modal keterampilan serta budaya. Namun demikian, penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan masalah sosial yang perlu diatasi bersama dan berkelanjutan.

Demikian dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Panti Wecono Podomoro, Pringsewu, Kamis (5/5).

Menurut Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH  strategi pemecahan masalah sosial  terutama yang terjadi pada masyarakat perdesaan perlu memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal.  "Secara ekternal, pemecahan masalah dilakukan dengan cara mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui intervensi sosial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, sedangkan secara internal, pemecahan masalah perlu dilakukan dengan rekonstruksi sosial yaitu melakukan penataan perilaku individu dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki," katanya. 

Dalam prakteknya, kata penjabat bupati,  baik kebijakan program intervensi sosial dan gerakan pengembangan prakarsa swadaya masyarakat harus tetap dalam ruang upaya mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai prasyarat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.                                

Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu sebesar 94.091 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk versi  BPS sebanyak 364.825 jiwa, maka persentase jumlah penduduk miskin mencapai  25,55 persen yang tersebar di  8 kecamatan.  Melihat kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama. Bila dilihat secara nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu termasuk cukup tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan nasional sebanyak 13,5%.

" Penanggulangan kemiskinan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua elemen warga negara mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Semangat inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari program yang bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai dengan bantuan permodalan," ujarnya.

Sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan, lanjut Penjabat Bupati Pringsewu, bisa  dilakukan melalui pengembangan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktifitas pertanian serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat membuka akses transportasi ke sentra-sentra produksi serta daerah terbelakang dan terisolasi. Kemudian dalam hal peningkatan kualitas hidup, diprioritaskan melalui program wajib belajar sembilan tahun, memberikan beasiswa kepada anak berprestasi yang tidak mampu, memberikan akses pendidikan sampai tingkat SLTA, mengatasi wabah penyakit menular, dan memberikan akses berobat kepada keluarga tidak mampu.                            "Saya berharap agar seluruh program kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan  di Kabupaten Pringsewu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan terus menjaga sinergitas dengan prioritas pembangunan daerah, serta memfungsikan setiap instansi sesuai dengan tupoksi nya,  kemudian diperlukan strategi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan  dengan  melakukan  mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan  kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin    keberlanjutan  usaha ekonomi mikro dan kecil.   Selain itu,  juga agar  memberi ruang yang semakin luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam  pengambilan keputusan pembangunan tanpa adanya intervensi negatif dari pihak manapun, merespon secara aktif dan bijaksana terhadap setiap usulan kegiatan masyarakat, baik yang bisa di danai dengan melibatkan seluruh instansi, keberpihakan anggaran baik dalam APBN maupun APBD terutama kepada masyarakat miskin menjadi upaya bersama dan dilaksanakan secara efektif," pungkasnya. (*/Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Bupati Pringsewu Lepas Kafilah MTQ Ke-39

PRINGSEWU - Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sudarno Eddi, S.H., M.H., Jumat (6/5) melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Pringsewu yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-39 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.  Acara pelepasan kafilah yang juga dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Hi.Idrus Effendi,  para asisten dan staf ahli beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pringsewu, serta jajaran fokorpimda Kabupaten Pringsewu tersebut juga dirangkaikan dengan acara pengukuhan Ikatan Remaja Masjid (Irmad) Kabupaten Pringsewu dan  pengajian rutin dalam rangka pembinaan mental pegawai negeri sipil di  jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu di Pendopo Mahan Agung Kabupaten Pringsewu. Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sudarno Eddi, SH, MH dalam kata sambutannya mengharapkan para kafilah Bumi Jejama Secancanan dapat tampil secara prima, sehingga dapat mempersembahkan prestasi terbaik dan berikhtiar semaksimal mungkin, terlebih-lebih untuk menargetkan sebagai juara umum, karena keberhasilan MTQ bukan hanya melambangkan prestasi pribadi dan menjadi jalan dakwah, akan tetapi juga mencerminkan reputasi dan prestasi daerah dalam pembinaan dan pembangunan di bidang keagamaan. "Tingkatkan citra positif sebagai warga Kabupaten Pringsewu dengan menjaga hati, lisan dan tindakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji" kata bupati. (*/Humas & Protokol)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>