Lebih 30 Juta Penduduk Indonesia Miskin

PRINGSEWU - Sebagaimana kita ketahui, lebih dari 30 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan  hampir  setengah dari jumlah penduduk  Indonesia  secara keseluruhan juga rentan terhadap kemiskinan.  Karena itu,  belanja untuk program perlindungan sosial bisa menjadi instrumen penurunan angka kemiskinan sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Demikian dikatakan Penjabat  Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi  dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadis Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu Bajuri, SH saat membuka sosialisasi pendataan program perlindungan sosial tahun 2011 Kabupaten Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Kamis (7/7).  

 

Perlindungan sosial yang mengandalkan keluarga pun, kata bupati, saat ini telah mulai melemah.  Hal ini antara lain  disebabkan berubahnya struktur keluarga, kebiasaan kerja, dan nilai-nilai budaya, disamping karena terjadinya arus urbanisasi, serta  globalisasi atau semakin terintegrasinya ekonomi lokal ke dalam ekonomi pasar nasional dan internasional.   "Karena itu, diperlukan adanya langkah-langkah antisipasi  melalui program anti kemiskinan maupun perlindungan sosial guna meminimalkan angka kemiskinan tersebut," katanya.

Melalui sosialisasi pendataan program perlindungan sosial ini, ujar bupati, diharapkan akan tercipta suatu sistem basis data terpadu untuk program perlindungan sosial. Guna mensukseskan program tersebut, tentunya dibutuhkan koordinasi yang intensif antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan pemerintah daerah, mulai dari bupati melalui dinas terkait, DPRD melalui komisi terkait, camat, hingga lurah atau kepala pekon.

 "Kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 ini, merupakan kesempatan yang sangat baik guna  meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Pringsewu," ujarnya.

Lebih lanjut bupati mengajak semua pihak terkait untuk dapat melaksanakan tugas mulia tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, profesional, penuh integritas dan amanah, demi suksesnya Pendataan Program Perlindungan Sosial ini.             "Keberhasilan dari program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak BPS atau pemerintah daerah semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat mutlak sangat diperlukan," tandasnya. (*)


 LINTAS PERISTIWA

SIARAN TELEVISI - Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi saat mengisi sebuah acara siaran televisi di ruang Media Center Lampung Fair 2011, PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Selasa (5/7) malam. Tampak, bupati saat diwawancarai oleh host, yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah TV swasta lokal dan siaran tunda TVRI Lampung.

AKSI DAMAI - Sejumlah elemen masyarakat Pringsewu melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Pringsewu, Selasa (5/6) dan diterima oleh Asisten III H.Syahlulsyah, SH, MH. Mereka menyatakan dukungannya atas kebijakan dan program-program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, serta menolak segala macam aksi anarkis yang dapat membuat suasana Pringsewu tidak kondusif.

RAPAT PARIPURNA - Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi saat rapat paripurna penyampaian Ranperda di gedung DPRD Pringsewu, Rabu (6/7).

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

PP 53 Untuk Perbaiki Citra PNS

PRINGSEWU - Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil  (PNS) sebagai  aparatur  penyelenggara pemerintahan yang handal, profesional,  dan  bermoral,  seorang PNS dituntut  dan wajib untuk setia dan  tunduk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan  Pemerintah.  Selain itu, seorang PNS juga harus bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.   

Demikian ditegaskan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi saat membuka sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No.53 tahun 2010 di aula RSUD Pringsewu, Rabu (6/7).

Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS,  diperlukan  sebuah peraturan  yang mengatur  tentang disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan  kedisiplinan, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas,  serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif  berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. "Sebagai  jawaban atas tuntutan tersebut,  pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010  mengenai Disiplin PNS.  Terbitnya PP  ini  adalah sebagai  pengganti Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil,  karena dinilai sudah  tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini," kata bupati.

Pada PP No.53 tahun 2010  ini, jelas bupati,  antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada seorang PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin ini  tidak lain dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran  agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi , serta  memperbaiki diri  di  masa  mendatang.  "Dalam  Peraturan Pemerintah ini secara tegas  juga disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu bentuk pelanggaran, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum sekaligus guna memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin, termasuk   batas-batas kewenangannya," ungkapnya.

Selain itu, lanjut bupati, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, baik ringan, sedang, ataupun  berat  sekalipun,   juga tetap diberikan hak membela diri  melalui upaya administratif, sehingga  kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan seorang atasan atau pejabat  terhadap  pegawainya dalam menjatuhkan  sebuah hukuman  dapat  dihindari. (*)

 Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek 
Penatausahaan Keuangan

 

PRINGSEWU - Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.  Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Bentuk dari reformasi sektor publik tersebut tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih.

Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan H.Zuhairi saat membuka kegiatan bimtek penatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran yang dihadiri perwakilan BPKP Provinsi Lampung, inspektorat Kabupaten Pringsewu, Kabag Keuangan Imron Rosyid, dan utusan dari SKPD Kabupaten Pringsewu di Balai Kelurahan Pringsewu Utara, Rabu (6/6).

Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, kata bupati, di awal periode otonomi daerah telah keluar sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai operasionalisasi dari Undang-undang Otonomi daerah. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan daerah selama ini manjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

”Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerinatahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU No. 17 tahun 2003, pengelolaan keuangan daerah harus transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah,”  paparnya.

Selain itu, lanjut dia, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan. Kemudian, perlu juga diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu  ekonomis, efisien dan efektif.

”Untuk dapat terlaksananya hal-hal tersebut di atas, perlu dukungan SDM sebagai pengelola keuangan yang tangguh,” ujarnya.

Bupati Pringsewu melalui Staf Ahli juga menandaskan, SDM yang tangguh adalah insan pengelola keuangan yang tidak hanya memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, tetapi juga harus memiliki pengetahuan,  kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan adanya Bimbingan Teknis ini akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transaparan dan bertanggung jawab, sehinga akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Pringsewu Pamerkan Potensi Unggulan Di LF 2011

WAY HALIM - Kabupaten Pringsewu turut ambil bagian dalam kegiatan Lampung Fair 2011 yang dipusatkan di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, 1 hingga 18 Juli 2011.

Dalam kegiatan Lampung Fair 2011 ini, stan Kabupaten Pringsewu menampilkan sejumlah produk dan potensi unggulan yang dimiliki diantaranya potensi perkebunan, pertambangan, pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, maupun potensi dari sektor lainnya yang berkembang di Pringsewu.

Beberapa materi yang ditampilkan terlihat hasil kerajinan tapis dan manik-manik yang juga menjadi ciri khas Pringsewu sejak dulu, produk pertanian maupun produk olahan lainnya. Untuk bidang perkebunan diantaranya perkebunan tembakau virginia, serta tidak ketinggalan potensi perikanan darat dimana  Kabupaten Pringsewu sejak dulu terkenal sebagai lumbung atau sentra penghasil ikan air tawar terbesar di Provinsi Lampung yang berpusat di Kecamatan Pagelaran.

Tak ketinggalan, dalam stan Kabupaten Pringsewu juga turut dipamerkan maket perkantoran Pusat Pemerintahan Kabupaten Pringsewu yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yang berlokasi di Kecamatan Gadingrejo. Pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu ini nantinya akan menjadi pusat pemerintahan terpadu yang juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana serta infrastruktur yang menunjang sebagai sebuah pusat pertumbuhan baru, dimana kawasan kota baru ini juga akan dilengkapi dengan kawasan hutan kota, daerah resapan air, serta kawasan bisnis.

Hal ini tentunya akan menjadikan kawasan kota baru Pringsewu tersebut sebagai pusat pemerintahan terbaik dan terlengkap yang ada di Provinsi Lampung.

Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi berharap keikut sertaan Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan lampung Fair 2011 ini akan dapat menjadi sarana atau ajang promosi bagi kabupaten Pringsewu dalam rangka memperkenalkan keberadaan Pringsewu yang memiliki julukan Bumi Jejama Secancanan sebagai salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Lampung berikut sejumlah potensi yang dimilikinya.

"Harapan kita kegiatan ini juga dapat menarik calon investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Pringsewu dan untuk hal ini tentunya  pihak Pemerintah Kabupaten Pringsewu akan memberikan fasilitas kemudahan dalam perijinannya. Harapannya, bila investor masuk ke Pringsewu  akan semakin mendorong dan meningkatkan roda perekonomian daerah dan masyarakat  di Bumi Jejama Secancanan," ujarnya. (*)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Lampung Fair 2011

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Bupati Pringsewu Lepas Peserta Jambore Nasional Gerakan Pramuka Ke Teluk Gelam, OKI

PRINGSEWU - Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH secara simbolis melepas peserta Jambore Nasional (Jamnas) Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka)  Kwartir Cabang (Kwarcab) Pringsewu yang mengikuti Jambore Nasional ke-IX pada tanggal 2 hingga  9 Juli 2011 di Bumi Perkemahan Danau Teluk Gelam, Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Upacara penglepasan peserta Jamnas dilaksanakan seusai apel mingguan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu di halaman Pendopo Kabupaten Pringsewu, Senin (27/6) dutandai prosesi penyerahan bendera pataka dari bupati kepada pimpinan kontingen.

Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, serta kepala satuan kerja perangkat daerah lainnya menyerahkan bantuan berupa uang saku kepada seluruh peserta jambore nasional.

Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH dalam arahannya mengharapkan  peserta jambore nasional kontingen Kabupaten Pringsewu dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan menjaga nama baik daerah Kabupaten Pringsewu.
"Saya berpesan kepada adik-adik agar mampu menjaga sikap dan perilakunya sebagai duta yang membawa nama Kabupaten Pringsewu di tingkat nasional dengan menunjukkan sikap santun, berbudaya, mudah bergaul dan ramah,"  pesan bupati.

Selain itu, bupati juga mengharapkan peserta jambore dari Kabupaten Pringsewu  dapat menjalankan setiap kegiatan dengan baik berinteraksi dan mengikat tali persaudaraan kepada saudara sebangsa serta mempromosikan Kabupaten Pringsewu kepada peserta lainnya. 
"Kembangkan diri baik mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial, sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga nantinya apa yang didapat adik-adik dalam kegiatan jambore nasional tersebut mampu diterapkan dalam kehidupan nyata," tandasnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

ANAK PRINGSEWU WAKILI LAMPUNG 

DI KONGRES ANAK INDONESIA

 

PRINGSEWU - Kabupaten Pringsewu dapat berbangga diri terhadapperserta didiknya. Pasalnya, sebanyak 3 siswa dari Kabupaten Pringsewu akan mengikuti Kongres Anak Indonesia. Ke-3 siswa SMA tersebut masing-masing Ledi Priscila Anjani dari SMAN Gadingrejo, Kurdian berasal dari SMAN Pagelaran, dan Jami'atun Hassanah dari SMAN 1 Pringsewu.
Ketua Konsorsium Bina Atmaja (KBA) Lampung Mitra ChildFun, sebagai pendamping Drs. Indra Pramayogi, menuturkan, ketiga siswa SMA tersebut akan mewakili Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan Kongres Anak Indonesia dan Forum Anak Nasional dan Konsersium. Menurutnya,untuk Kegiatan Kongres Anak Indonesia yang digelar di Bandung, Jawa Barat akan diikuti oleh Jami'atun dan Kurdian. "Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 18 Juli hingga 24 Juli 2011,"
katanya.

Ledi Priscila Anjani dalam waktu dekat ini juga akan segera berangkat ke Kota Surakarta, Jawa Tengah untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan Forum Anak Nasional dan Konsersium pada tanggal 29 Juni hingga 2 Juli 2011 mendatang.
Ledi dalam persiapannya sendiri dalam rangka mengikuti kegiatan Forum Anak Nasional dan Konsersium yakni Konfrensi
Anak se Asia Pasifik, mengaku sudah mempelajari adat, tradisi, Kebudayaan dan Pakaian Adat Lampung.
Menurut Ledi, kebudayaan tersebut nantinya untuk diperkenalkan pada saat Malam Kebudayaan pada tanggal 2 Juli 2011 yang juga diikuti perwakilan negara lain seperti Filipina dan New Zeland.

Sementara itu, salah seorang peserta Kongres di Bandung, Kurdian menuturkan,dalam kongres nantinya akan lebih mengangkat pengetahuan isu anak dari informasi yang ada di Lampung. "Pokoknya terkait permasalahan
anak, dan bagimana peranan LSM yang ada di Lampung dalam menangani permalsahan anak tersebut," jelasnya.

Terpisah, Drs. Indra Pramayogi, mengharapkan ketiga utusan bisa membawa nama baik Kabupaten Pringsewu dan Lampung. " Lebih-lebih Kabupaten Pringsewu mempunyai leading sektor di bidang pendidikan, dimana anak-anak bisa berpredstasi untuk menjadi teladan dan contoh teman-teman lain di Kabupaten Pringsewu," katanya.

BUPATI PRINGSEWU BERIKAN UANG SAKU

Pj. Bupati Pringsewu Sudarno Eddi saat menerima audiensi anak-anak peserta kongres beberapa waktu lalu juga memberikan bantuan berupa uang saku kepada masing-masing siswa yang akan mewakili Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung. "Kami atas nama Pemda Kabupaten Pringsewu sangat bangga kepada anak-anak yang berprestasi di Kabupaten Pringsewu dan mendukung sepenuhnya kegiatan yang mereka ikuti ini," ujar bupati. (*/HUMAS & PROTOKOL PEMKAB PRINGSEWU)

Bupati Pringsewu Hadiri Peringatan Isra Mi'raj Di Sidoharjo

PRINGSEWU - Peringatan Isra Mi’raj  merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi semesta alam, sehingga dalam tatanan kehidupan, sebagai umat kita dapat melaksanakan semua sunnahnya, serta dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk dapat berbuat yang lebih baik. 

Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH  dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman, Desa Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Minggu (26/6) malam.

Dikatakan bupati,  Isra Mi’raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW yang sangat monumental dari Masjidil Harram di kota Mekkah Al Mukharamah menuju Masjidil Aqsa di kota Yerusalem, untuk menerima perintah dari Allah SWT, yakni shalat 5 waktu.

"Peringatan Isra Mi’raj diharapkan dapat mengingatkan kita semua akan perintah melaksanakan shalat lima waktu serta mengaplikasikan keterkaitan pelaksanaan shalat berjamaah dalam konteks pemerintahan," kata bupati.

Dalam shalat berjamaah, kata bupati, imam memberikan contoh kepada ma’mum dan  apabila dalam shalat imam melakukan kekeliruan, maka ma’mum juga wajib  mengingatkan.

"Hal-hal seperti inilah yang dapat kita aplikasikan dalam tatanan pemerintahan yakni pemimpin memberi contoh dan bimbingan, dan apabila pemimpin melakukan kekeliruan, maka bawahan dan masyarakat wajib mengingatkan dan meluruskan," ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan bupati, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Isra Mi’raj yang dapat mendorong kita untuk selalu tabah menghadapi cobaan serta mendorong kita untuk bangkit dan terus berjuang, dimana Rasulullah SAW dalam membangun peradaban Islam di Makkah dan Madinah tidak luput dari ujian, cobaan, dan tantangan.  Namun. dengan keteguhan iman, keikhlasan serta kesiapan untuk berkorban, segala ujian, cobaan dan tantangan itu dapat diatasi dengan baik.

"Dalam membangun daerah ini menjadi daerah yang unggul dan maju, kita pun tidak lepas dari berbagai cobaan, rintangan dan tantangan yang akan senantiasa kita hadapi.  Kita akan sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang kompleks dan beragam. Maka, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu  mengajak kepada segenap kaum muslim di Kabupaten Pringsewu  untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi’raj ini.  Kita  harus yakin bahwa masalah-masalah besar yang dihadapi dalam membangun Pringsewu Bumi Jejama Secancanan menuju masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera akan dapat kita atasi dengan baik,"  tandas bupati. 

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman tersebut juga dihadiri sejumlah kepala SKPD serta camat setempat dengan menghadirkan KH.Daroini Ali dari Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. (*)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Sekdakab Pringsewu Buka

Diklat Prajabatan CPNS Gol.III Angkatan VII, VIII & IX

PRINGSEWU - Sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi mewakili bupati Pringsewu membuka diklat prajabatan bagi Calon Pegawai  Negeri Sipil  Daerah (CPNSD) golongan III angkatan VII, VIII, dan IX tahun 2011 di lingkungan Pemkab Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Kamis (23/6).  Acara pembukaan diklat prajabatan CPNSD tersebut juga dihadiri  kepala Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung H.Kherlani, para asisten dan staf ahli, serta para kepala satuan kerja (satker) di lingkungan Pemkab Pringsewu. 

Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat membuka diklat tersebut mengatakan prajabatan merupakan proses yang harus diikuti oleh semua CPNS sebagai salah satu persyaratan untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam kegiatan ini, selain akan ditempa dan dilatih untuk lebih jauh mengetahui aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang Pegawai Negeri Sipil,  peserta juga akan mendapatkan pembinaan  untuk mengembangkan potensi, kecakapan, dan keahlian, sehingga mampu bekerja dengan lebih baik dan optimal. 

"Jadikan diklat ini sebagai ajang belajar untuk mengubah diri menjadi aparatur berkualitas yang mampu berperan melaksanakan tugas umum dan pembangunan dengan sebaik-baiknya, yang menunjukkan semangat pengabdian dengan berorientasi pada pelayanan, demi terwujudnya kepemerintahan yang lebih baik,"  katanya.

Dalam kesempatan tersebut,  sekda juga  berpesan kepada seluruh CPNS  untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh.

"Jangan jadikan diklat ini hanya sebagai ajang untuk memperoleh sertifikat sebagai syarat administrasi untuk menjadi seorang PNS. Hal ini penting dipahami, karena itu saya berharap diklat ini dapat menjadi sarana untuk memotivasi dan membangun diri peserta agar lebih disiplin, profesional dan berdedikasi, serta memiliki kompetensi yang handal selaku aparatur, sehingga mampu bekerja secara optimal, baik dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, maupun dalam memperkokoh citra jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Pringsewu," tandasnya.  (*/Humas &Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Semiloka PNPM-MPd  Perkuat Komitmen SKPD

SUKOHARJO - Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dimana melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi, sehingga kemandirian masyarakat terutama untuk meningkatkan kehidupan ekonominya, dapat ditumbuh kembangkan, dan masyarakat bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi saat membuka Semiloka SKPD PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 di Vila Novi, Way Sekampung, Sukoharjo, Rabu (22/6).

Penyelenggaraan Semiloka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, kata sekda,  bertujuan untuk memperkuat komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam program-program pemberdayaan masyarakat, serta menyusun rencana strategis program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pringsewu. 

Selain itu, guna  mensukseskan program PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2011 ini, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Melalui semiloka ini, saya menghimbau kembali peserta untuk mengevaluasi kembali, sekaligus mensinkronkan program antar SKPD terkait untuk menyusun langkah dan strategi selanjutnya, terutama dalam hal penguatan kelembagaan di tingkat kabupaten hingga tingkat pekon. Saya berharap peserta dapat mengevaluasi pelaksanaan program ini dan merumuskan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai penanggulangan masalah kemiskinan di Bumi Jejama Secancanan,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Bupati Buka Sosialisasi Masa Pensiun

PRINGSEWU - Masa pensiun seringkali menjadi masa yang sulit bagi seorang pegawai, baik secara psikologis maupun ekonomi. Oleh karena itu, pegawai yang akan segera memasuki masa pensiun agar dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak untuk mendapatkan jatah Taspen dan jatah pensiun, khususnya yang berkaitan dengan berkas administrasi kepegawaian menjelang purna tugas atau pensiun. 

Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka sosialisasi persiapan pensiun PNS di lingkungan Pemkab Pringsewu 2011-2012 di GOR Tirta Sewu, Pringsewu, Rabu (22/6).

Sebagai aparatur negara, kata bupati, PNS memiliki batas akhir tugas yakni masa pensiun. Namun, sebagian pegawai  masih ada yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai seorang pegawai yang memasuki purna tugas atau pensiun.

“Siapkan mental buat perencanaan keuangan dengan baik,  serta rencanakan berbagai kegiatan bermanfaat untuk mengisi masa pensiun. Semoga melalui sosialisasi ini, PNS dapat memahami dan mengerti tentang hak yang dimiliki, serta sistem dan mekanisme untuk mendapatkan Taspen dan gaji pensiun. Manfaatkan kegiatan ini sebagai sarana konsultasi tentang segala hal yang berkaitan dengan Taspen dengan mendengarkan dan memahami dengan sungguh-sungguh informasi yang diberikan nara sumber  baik dari PT. Taspen (Persero) maupun  BRI,” katanya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

Pringsewu Siap Terapkan

 KTP Elektronik

PRINGSEWU - Kabupaten Pringsewu termasuk dari 197 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang menerapkan KTP Elektronik pada Tahun 2011. Terkait hal tersebut, Kabupaten Pringsewu telah melaksanakan 2 program stranas tersebut dan akan melaksanakan Penerapan KTP elektonik  (e-KTP) secara efektif pada tanggal 1 Agustus 2011 mendatang. Penerapan KTP elektronik merupakan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta pelaksanaan dari Peraturan Presiden No.35 Tahun 2010 tentang Penerapan KTP elektronik paling lambat akhir 2012.

Hal tersebut diungkapkan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka kegiatan pemantapan persiapan penerapan e-KTP yang dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekdakab Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli, para camat serta kepala pekon (kepala desa) dan lurah se Kabupaten Pringsewu di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Rabu (22/6).

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta pada tanggal 16-18 Juni 2011 lalu, kata bupati, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya  peningkatan catu daya listrik pada lokasi pelayanan KTP elektronik sacara massal di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, perlunya dukungan PLN untuk paling lambat minggu ke-2 bulan Juli 2011 masalah peningkatan catu daya listrik sudah dapat terselesaikan, karena pemasangan alat pada kecamatan masing-masing akan dilaksanakan pada minggu ke–3 awal bulan Agustus 2011.

”Berkaitan dengan itu, kepada camat diharapkan untuk mempersiapkan ruang pelayanan yang dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat KTP Elektronik statis. Dan untuk menjaga kenyamanan dalam pelayanan dan pemeliharaan alat tersebut, harus didukung dengan ruangan ber-AC yang akan disediakan oleh Pemkab Pringsewu,” katanya.

Dikatakan bupati, SDM perlu dipersiapkan dengan matang untuk operator komputer, foto, tanda tangan dan sidik jari. Jumlah SDM yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Untuk setiap Kecamatan akan dilayani oleh 4  orang operator, sedangkan untuk kecamatan yang berpenduduk lebih dari 30.000 jiwa wajib KTP, maka setiap kelipatan dari 15.000 jiwa diperlukan tambahan 2 orang operator.

“Untuk itu, camat diharapkan dapat mengkoordinasi dan memfasilitasi mobilisasi penduduk ke tempat pelayanan KTP elektronik massal. Dimulai dengan pemberitahuan kepada penduduk mengenai jadual pelayanan perekaman data untuk KTP elektronik massal sesuai dengan musyawarah camat dengan lurah, kepala pekon sampai dengan kepala dusun, serta  melakukan koordinasi dengan lurah dan kepala pekon untuk mendata penduduk yang tidak mampu mendatangi lokasi pelayanan sehingga dapat dilayani dengan peralatan mobile KTP elektronik yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri,”  ujarnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lanjut bupati,  akan menyediakan data seluruh penduduk sesuai dengan NIK dan Kartu Keluarga pada kecamatan masing-masing untuk mobilisasi massa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempersiapkan 46 orang tenaga operator dan 6 orang tenaga operator mobile.       

Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                         6                                                   Doc/Humas dan Protokol/Pemkab Pringsewu /Juni2011                                                      7

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta seluruh lapisan masyarakat karena keberhasilan program ini adalah sumbangsih Kabupaten Pringsewu untuk keberhasilan program nasional dengan menghasilkan data kependudukan yang akurat, dan dimohonkan kepada DPRD, Bagian Keuangan, Bappeda untuk mendahulukan perubahan anggaran untuk pelaksanaan KTP elektronik massal tersebut.

“Menteri Dalam Negeri berjanji akan ada penghargaan bagi kabupaten kota yang berhasil, dan sanksi bagi daerah yang tidak berhasil. Untuk itu, saya minta agar seluruh pihak dapat memiliki komitmen yang tinggi untuk turut mensukseskan program ini demi tercapainya Pringsewu yang lebih baik,” tandasnya. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

 Pemkab Pringsewu & STMIK Pringsewu 

Gelar Coffee Night

  

PRINGSEWU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama jajaran akademisi STMIK Pringsewu menggelar acara coffee night di kampus STMIK Pringsewu, Pringsewu Selatan, Selasa (21/6) malam.

Acara tersebut dihadiri Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH, Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.Fransiskus Xaverius Siman, Sekdakab  Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, jajaran DPRD Pringsewu, para asisten dan staf ahli beserta kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pringsewu, Ketua KPUD Pringsewu Warsito, ST dan jajaran KPUD serta Panwaslu, Ketua Yayasan Pendidikan Startech/STMIK Pringsewu Fauzi, SE, M.Kom, Akt dan jajaran akademisi lainnya, serta dari unsur fokorpimda.

Dalam acara yang bertajuk ‘Hubungan Dan Peran Aktif Mahasiswa Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pringsewu’ tersebut, Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH memaparkan berbagai upaya dan program pembangunan yang dilakukan Pemkab Pringsewu.

“Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu dari 14 daerah otonom kabupaten kota di Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No.48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H.Mardiyanto pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta,” kata bupati.

Lebih lanjut bupati menjelaskan Kabupaten Pringsewu dengan luas wilayah 625 km2, berpenduduk sebanyak 377.825 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, yakni masing-masing Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Sukoharjo, Gadingrejo, Sukoharjo, Banyumas, Ambarawa, dan Adiluwih.

Bupati juga mengajak jajaran akademisi untuk bersinergi menciptakan Kabupaten Pringsewu yang lebih baik dan akan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat menuangkan ide dan gagasan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

“Mahasiswa adalah kaum elit, calon pemimpin bangsa dengan karakternya yang intelek, idealis, kritis dan kreatif,” ujar bupati.

Masyarakat termasuk mahasiswa, kata bupati, memiliki sejumlah peran strategis dalam rangka mensuskseskan pembangunan, diantaranya dengan mengikuti program wajib belajar, membayar pajak, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya.

“Mahasiswa dapat berperan dengan cara belajar keras dalam menuntut ilmu untuk diterapkan dalam masyarakat, berperan sebagai sumber inspirasi baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kampus, berupaya menciptakan perubahan menuju lebih kondisi yang lebih baik, menjadi agen perubahan, serta sebagai pengontrol dalam pembangunan,” ujarnya lagi. 

Lebih khusus bagi mahasiswa di Kabupaten Pringsewu yang akan segera menggelar Pemilukada, mahasiswa, menurut bupati, dapat turut mengawal pelaksanaan semua agenda pemilukada  bersama elemen masyarakat lainnya seperti LSM, akademisi, pers, dan ormas untuk menutup celah penyimpangan yang mungkin terjadi, serta ikut memantau berjalannya setiap agenda tahapan pemilukada guna menciptakan proses pemilihan yang demokratis, jujur dan kondusif, dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekaligus mencerdaskan pemilih. Selain itu, juga dalam rangka membangun opini publik agar Pemilukada berlangsung aman dan bersih.

“ Isu yang diangkat dapat berupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah, track record calon, background calon, kejadian-kejadian selama masa kampanye, dan lain sebagainya,” paparnya.

Dengan demikian, sambung bupati, upaya pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud di Bumi Jejama Secancanan. (*/Humas & Protokol Pemkab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>