Wagub Lampung Hadiri
Raker HKTI Pringsewu
GADINGREJO – Pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 8 kecamatan se Kabupaten Pringsewu, Selasa (29/3) dilantik. Pelantikan yang dilaksanakan di GSG Kecamatan Gadingrejo tersebut juga dirangkaikan dengan rapat kerja (raker) HKTI Kabupaten Pringsewu.
Acara pelantikan juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Joko Umar Said, Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi, Sekdakab Idrus Effendi, para asisten dan staf ahli serta para kepala SKPD Pemkab Pringsewu, Wakil Ketua HKTI Lampung Rizani Puspa Wijaya, serta Rektor Universitas Lampung Sugeng P.Hariyanto.
Pj Bupati Pringsewu Sudarno Eddi dalam kata sambutannya mengatakan pembangunan pertanian merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Pringsewu, sehingga pelaksanaan pembangunan pertanian di Pringsewu harus menerapkan kaidah-kaidah konservasi serta peran dari Kelompok Tani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pringsewu.
“Sebagai salah satu organisasi profesi yang bergerak dan memperjuangkan kepentingan para petani, maka HKTI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah daerah dan mitra petani serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan memajukan pertanian di Kabupaten Pringsewu. Dengan segenap kemampuan yang dimiliki HKTI, seperti kemampuan dalam penguasaan teknologi, kemampuan mengakses permodalan, kemampuan manajemen dan lain sebagainya, sehingga HKTI dipercaya mampu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan keluarganya,” katanya.
Selanjutnya bupati juga berpesan kepada seluruh jajaran HKTI untuk memberikan pembelaan terhadap kepentingan dan hak-hak para petani dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para petani dalam berbagai aspek kegiatan, sehingga para petani mampu meningkatkan produksi dan pendapatan serta kesejahterannya, dan berikan motivasi kepada para stakeholder di bidang pertanian, sehingga mampu menggairahkan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian.
Sementara itu, Wagub Lampung Joko Umar Said dalam kesempatan tersebut mengungkapkan APBD Provinsi Lampung saat ini sudah seimbang antara belanja aparatur maupun belanja publik yakni sebesar 50 % berbanding 50 %.
“Sementara PDRB Lampung sendiri sebesar 38 % masih disumbang dari sector pertanian, sementara sector jasa sekitar 16 %,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wagub mengungkapkan bahwa ekspor Lampung hingga saat ini terkategori menjadi 4 jenis yakni pertanian, industry, tambang, dan kerajinan.
Wagub juga menyingung sejumlah keberhasilan pemerintahannya bersama Gubernur Lampung Sjachroedin ZP yakni diantaranya rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), dimana Gubernur Sjachroedin ZP merupakan tokoh yang mengangkat kembali rencana pembangunan JSS sebagai isu strategis nasional, dan sudah berhasil.
“Kemudian pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional, dan saat ini sudah difungsikan sebagai embarkasi haji antara. Selain itu mengenai pembangunan pusat pemerintahan atau kota baru di Jatiagung dan Natar, Lampung Selatan yang sudah dimulai, serta masalah transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) yang sudah berjalan dengan beroperasinya KRL Seminung dan Rajabasa yang melayani jalur Tanjungkarang-Kotabumi-Waykanan,” paparnya. (Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
Bupati Pringsewu Silaturahmi
Dengan MKKS SMP
Demikian dikatakan Pj Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat bersilaturahmi dengan jajaran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Pringsewu di GSG SMP Negeri 1 Gadingrejo, Selasa (29/3).
Dikatakan bupati, peran kepala sekolah harus tetap sebagai aktor utama dalam menentukan kemajuan suatu sekolahnya. Oleh karena itu, peran kepala sekolah sangat penting dalam rangka untuk selalu mengembangkan kompetensi maupun potensi dirinya serta meningkatkan kualitas kinerja dalam rangka peningkatan mutu sekolah yang dipimpinnya menuju sekolah yang aktif.
“MKKS ini merupakan wadah perkumpulan dan pertemuan para kepala sekolah yang merupakan organisasi non-struktural yang bersifat mandiri dan berasaskan kekeluargaan serta diharapkan dapat menjadi forum komunikasi yang efektif dan dinamis dalam memfasilitasi para kepala sekolah agar mampu mengimplementasikan agenda reformasi di sekolah masing-masing, dan diharapkan dengan adanya MKKS ini dapat turut aktif dalam melaksanakan sosialisasi program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan seperti mensukseskan program Wajib Belajar 9 tahun untuk tingkat SD, bahkan dituntut lagi menjadi program Wajib Belajar 12 tahun, sehingga akan dapat mempercepat proses peningkatan kualitas SDM dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat madani yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan visi Kabupaten Pringsewu yakni Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu yang Berkualitas Menuju Masyarakat Sejahtera,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar