Subscribe:

Senin, 09 Mei 2011

Bupati Pringsewu Buka Sosialisasi KIP


PRINGSEWU – Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH membuka sosialisasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di kampus STMIK Pringsewu, Selasa (10/5).
Sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Pringsewu Drs.FX Siman, Sekretaris Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, Ketua KIP Provinsi Lampung Juniardi, S.IP, MH serta jajaran muspida setempat, diikuti sejumlah utusan satuan kerja dan para mahasiswa.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Lampung dengan STMIK Pringsewu, serta penyerahan buku UU No.14 tahun 2008 dari Ketua KIP Provinsi Lampung kepada Bupati Pringsewu dan STMIK Pringsewu.
 Menurut Ketua LPPM STMIK Pringsewu Andreas Andoyo, S.Sos, kegiatan sosialisasi UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan yang pertama kali di Lampung.
“Mudah-mudahan dengan keterbukaan informasi publik kedepan segala potensi yang ada di Kabupaten Pringsewu bias diakses dan diketahui oleh publik, dan bias menjadi percontohan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KIP Provinsi Lampung Juniardi, S.IP, MH menjelaskan  Komisi Informasi adalah lembaga madndiri uang berfungsi menjalankan UU No.14 tahun  2008  dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan  petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan meyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi  dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
“Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi,   dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Ditambahkan pula oleh Juniardi,  ciri  khas sebuah pemerintahan yang baik adalah adanya keterbukaan informasi.

Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH dalam kata sambutannya mengatakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis adalah keterbukaan akses informasi kepada publik, dan hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan Negara, maka semakin mudah bagi publik untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik dan mendorong berjalannya proses penyelenggaraan Negara yang semakin  bisa dipertanggung jawabkan.
“Dengan keterbukaan akses informasi publik diharapkan masyarakat akan semakin terpacu untuk ikut berperan dalam setiap proses kebijakan publik, karena dengan adanya peran masyarakat, dapat merangsang tumbuhnya  pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, serta menghindari terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan publik,” katanya. (*/Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)




||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Kamis, 05 Mei 2011

Data BPS 2009
Warga Miskin Pringsewu 94.091 Jiwa

PRINGSEWU - Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensi dan tidak hanya dapat dianalisis dari perspektif fisik atau materi semata melainkan dapat terkait pula dengan karakteristik masyarakat atau individu, modal keterampilan serta budaya. Namun demikian, penanganan penanggulangan kemiskinan merupakan masalah sosial yang perlu diatasi bersama dan berkelanjutan.
Demikian dikatakan Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Panti Wecono Podomoro, Pringsewu, Kamis (5/5).
Menurut Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH  strategi pemecahan masalah sosial  terutama yang terjadi pada masyarakat perdesaan perlu memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal.  "Secara ekternal, pemecahan masalah dilakukan dengan cara mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui intervensi sosial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat, sedangkan secara internal, pemecahan masalah perlu dilakukan dengan rekonstruksi sosial yaitu melakukan penataan perilaku individu dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki," katanya. 
Dalam prakteknya, kata penjabat bupati,  baik kebijakan program intervensi sosial dan gerakan pengembangan prakarsa swadaya masyarakat harus tetap dalam ruang upaya mengembangkan kemandirian masyarakat sebagai prasyarat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.                                
 
Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pringsewu sebesar 94.091 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk versi  BPS sebanyak 364.825 jiwa, maka persentase jumlah penduduk miskin mencapai  25,55 persen yang tersebar di  8 kecamatan.  Melihat kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan masih menjadi prioritas utama. Bila dilihat secara nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu termasuk cukup tinggi dibandingkan prosentase kemiskinan nasional sebanyak 13,5%. 
" Penanggulangan kemiskinan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua elemen warga negara mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Semangat inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari program yang bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai dengan bantuan permodalan," ujarnya.

Sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan, lanjut Penjabat Bupati Pringsewu, bisa  dilakukan melalui pengembangan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktifitas pertanian serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dapat membuka akses transportasi ke sentra-sentra produksi serta daerah terbelakang dan terisolasi. Kemudian dalam hal peningkatan kualitas hidup, diprioritaskan melalui program wajib belajar sembilan tahun, memberikan beasiswa kepada anak berprestasi yang tidak mampu, memberikan akses pendidikan sampai tingkat SLTA, mengatasi wabah penyakit menular, dan memberikan akses berobat kepada keluarga tidak mampu.                            "Saya berharap agar seluruh program kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan  di Kabupaten Pringsewu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dengan terus menjaga sinergitas dengan prioritas pembangunan daerah, serta memfungsikan setiap instansi sesuai dengan tupoksi nya,  kemudian diperlukan strategi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan  dengan  melakukan  mengurangi  beban  pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan  kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin    keberlanjutan  usaha ekonomi mikro dan kecil.   Selain itu,  juga agar  memberi ruang yang semakin luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam  pengambilan keputusan pembangunan tanpa adanya intervensi negatif dari pihak manapun, merespon secara aktif dan bijaksana terhadap setiap usulan kegiatan masyarakat, baik yang bisa di danai dengan melibatkan seluruh instansi, keberpihakan anggaran baik dalam APBN maupun APBD terutama kepada masyarakat miskin menjadi upaya bersama dan dilaksanakan secara efektif," pungkasnya. (*/Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)


Bupati Pringsewu Lepas Kafilah MTQ Ke-39

PRINGSEWU - Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sudarno Eddi, S.H., M.H., Jumat (6/5) melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Pringsewu yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung ke-39 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.  Acara pelepasan kafilah yang juga dihadiri Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.Hi.Idrus Effendi,  para asisten dan staf ahli beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pringsewu, serta jajaran fokorpimda Kabupaten Pringsewu tersebut juga dirangkaikan dengan acara pengukuhan Ikatan Remaja Masjid (Irmad) Kabupaten Pringsewu dan  pengajian rutin dalam rangka pembinaan mental pegawai negeri sipil di  jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu di Pendopo Mahan Agung Kabupaten Pringsewu.


Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sudarno Eddi, SH, MH dalam kata sambutannya mengharapkan para kafilah Bumi Jejama Secancanan dapat tampil secara prima, sehingga dapat mempersembahkan prestasi terbaik dan berikhtiar semaksimal mungkin, terlebih-lebih untuk menargetkan sebagai juara umum, karena keberhasilan MTQ bukan hanya melambangkan prestasi pribadi dan menjadi jalan dakwah, akan tetapi juga mencerminkan reputasi dan prestasi daerah dalam pembinaan dan pembangunan di bidang keagamaan.
"Tingkatkan citra positif sebagai warga Kabupaten Pringsewu dengan menjaga hati, lisan dan tindakan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji" kata bupati. (*/Humas & Protokol)
 

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Rabu, 04 Mei 2011

Penanggulangan Kemiskinan

Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Lampung Hi.Sudarno Eddi, SH, MH membuka rakor penanggulangan kemiskinan Pemkab Pringsewu di Panti Wecono Podomoro, Pringsewu, Kamis (5/5).
(Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
Tahapan Pemilukada Pringsewu 2011
 Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sudarno Eddi, SH, MH memberikan kata sambutan saat acara penjelasan tahapan Pemilukada Kabupaten Pringsewu 2011 oleh KPU Kabupaten Pringsewu di Mahan Agung Pendopo Kabupaten Pringsewu, Kamis (5/5). Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri jajaran KPU Provinsi Lampung, Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Wakil Ketua DPRD Drs.FX.Siman dan Stiyono, SH, Kapolres Tanggamus AKBP Bayu Aji, S.IK, M.Hum, Dandim 0424/TGM Letkol P.Siringo-ringo, Sekkab Pringsewu Drs.Hi.Idrus Effendi, jajaran pemkab serta para bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pringsewu. (Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>
Pisah Sambut
Kapolres Tanggamus
 

PRINGSEWU - Acara pisah sambut Kapolres Tanggamus dari AKBP Shobarmen, S.IK, MH kepada penggantinya AKBP Bayu Aji, S.IK, M.Hum berlangsung di aula Hotel 21, Rabu (4/5) malam, dihadiri Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH, Bupati Tanggamus H.Bambang Kurniawan, ST, Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa dan Ketua DPRD Tanggamus beserta anggota DPRD, Wakil Bupati Tanggamus KH.Sujadi Saddad, Wakapolres Tanggamus Kompol Eka Faturachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Drs.H.Idrus Effendi, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Ir.Gunawan TW, para asisten dan jajaran Pemkab Pringsewu dan Tanggamus.

Dalam sambutannya, mantan Kapolres Tanggamus AKBP Shobarmen yang selanjutnya menjabat sebagai Kapolres Tulangbawang mengatakan selama memimpin Polres Tanggamus yang mencakup wilayah Kabupaten  dan Tanggamus dan Pringsewu, banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga yang ia dapatkan selama kurang lebih 8 bulan bertugas di wilayah hukum setempat.
"Secara umum situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu cukup baik dan kondusif, sehingga kondisi tersebut perlu dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan,"  ujarnya.

Selama ia bertugas di wilayah hukum Polres Tanggamus yang mencakup Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus, kata Shobarmen, ia mengaku banyak mendapat dukungan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menangani  berbagai masalah kamtibmas di kedua kabupaten tersebut.

Sedangkan Kapolres Tanggamus yang baru AKBP Bayu Aji, S.IK M.Hum  dalam kesempatan tersebut mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam memimpin Polres Tanggamus kedepan baik di wilayah Kabupaten Pringsewu maupun Tanggamus.(*).




||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Tim Lomba BKB Provinsi Lampung Kunjungi Pekon Kresnomulyo

AMBARAWA – Tim penilai lomba Bina Keluarga Balita Provinsi Lampung, Rabu (4/5) menilai Pekon (Desa) Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
Tim penilai yang dipimpin Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ny.Yuliati Joko Umar Said diterima Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu H.Idrus Effendi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pringsewu Ny.Hj.Lisnalela Sudarno Eddi, para asisten dan staf ahli, serta para kepala SKPD dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi dalam sambutannya mengatakan Bina Keluarga Balita (BKB) ini sangat berperan penting dalam pembinaan tumbuh kembang anak, sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan yang harus dimiliki, baik dalam aspek fisik, kecerdasan, emosional, sosial, dan moral agama serta kognitif, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak Indonesia yang optimal, maju, mandiri dan berkualitas.
“Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten yang memiliki 101 kelompok BKB yang tersebar di setiap pekon dan kelurahan, dan Pekon Kresnomulyo masuk dalam penilaian terbaik untuk tingkat Kabupaten dengan predikat juara pertama dalam lomba BKB,” katanya.

Sebagai upaya pembinaan terhadap balita, kata bupati, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah menggulirkan beberapa program-program yang salah satunya adalah Kegiatan Bina Keluarga Balita yang pelaksanaan kegiatan ini bekerjasama dengan Posyandu dan PKK kelompok kerja II. Selanjutnya, bupati berharap kepada tim penilai lomba BKB Provinsi Lampung untuk dapat memberikan penilaian yang terbaik bagi Pekon Kresnomulyo agar menjadi juara sehingga bisa mewakili Provinsi Lampung dalam lomba serupa di tingkat Nasional.

Sementara itu, Kepala Pekon Kresnomulyo Sunardio dalam laporannya mengungkapkan, Pekon Kresnomulyo yang dipimpinnya memiliki luas wilayah 539,75 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 6.334 jiwa (1.708 KK), terdiri 3.266 pria dan 3.068 wanita.
“Jumlah balita di desa ini mencapai 565 balita dan Pasangan Usia Subur (PUS) mencapai 1.211 pasangan, dengan peserta KB aktif sebanyak 833 (68,78 persen), dan klasifikasi Bina Keluarga Balita di Kresnomulyo adalah Paripurna,” ungkapnya.
(*/Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu/Isnanto Hapsara, A.Md)
 
 
KUNJUNGI - Danrem 043/Garuda Hitam Lampung Kolonel Siburian mengunjungi Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, Rabu (4/5), diterima Penjabat Bupati Pringsewu Sudarno Eddi, didampingi Sekdakab Idrus Effendi, Asisten I Firman Muntako, Asisten II Gatot Susilo, dan Asisten III Syahlulsyah.
(Foto Humas dan Protokol Setdakab Pringsewu/Pujianto)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Selasa, 03 Mei 2011

Bupati Pringsewu Sampaikan LKPJ 2010

PRINGSEWU - Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, disebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3  bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir.  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2010, merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pringsewu tahun Anggaran 2010 ini, yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara komulatif sejak awal tahun anggaran  sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010. 
Demikian disampaikan Penjabat Bupati Pringsewu H.Sudarno Eddi saat rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Pringsewu tahun anggaran 2010 di DPRD Kabupaten Pringsewu, Selasa (3/5).
Dikatakan Penjabat Bupati Pringsewu dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Ilyasa didampingi Wakil Ketua DPRD FX Siman dan Stiyono, dan seluruh fraksi yang ada, serta dihadiri seluruh kepala SKPD Pemkab Pringsewu dan jajaran fokorpimda Pringsewu,  untuk  muatan LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
"Arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah. Pengelolaan keuangan daerah memuat pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi mengenai pengelolaan belanja daerah termasuk kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.                     
 



Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang meliputi program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya," kata bupati. 

LKPJ Kepala Daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun dalam bentuk laporan keuangan terdapat subtansi yang berbeda dan pada hari ini di sampaikan kepada DPRD Kabupaten Pringsewu berupa buku LKPJ Kepala Daerah Tahun 2010, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2010 dalam bentuk Raperda akan disampaikan setelah laporan keuangan daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri Laporan Kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
"Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, karena PDRB berdasarkan harga konstan nilainya tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menjadi kurang berarti bagi masyarakat jika tidak disertai dengan pemerataan pendapatan. Harga tahun dasar yang dipergunakan untuk penghitungan saat ini adalah harga tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2009 sedikit melambat dari pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya. Dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 5.90%. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan sebesar 6,20%.Untuk tahun 2010 diperkirakan antara 5,50% sampai 6%  dan sedang dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yaitu sebesar 11,64%, kemudian di peringkat kedua oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,91%, sedangkan tingkat pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian 1,84%. Salah satu kondisi yang menjadi pencapaian sasaran PDRB  diantaranya adalah besarnya tingkat laju inflasi yang terjadi di daerah. Total laju inflasi tahun 2008 Kabupaten Pringsewu sebesar 12,03%, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2008 sebesar 4,55% dan bulan April 2008 terjadi deflasi – 1,14%  dengan rata-rata tingkat inflasi setiap bulan sebesar 1,00%. Besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa, sedangkan laju inflasi untuk tahun 2009 sebesar 4,25% mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2008. Dan untuk tahun 2010 diperkirakan sebesar +6% sama dengan proyeksi Tingkat Inflasi Provinsi Lampung," kata bupati lagi.


Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh BPS Kabupaten Tanggamus, lanjut dia,  jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 sebesar 364.825 jiwa dengan Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Pringsewu dengan jumlah penduduk sebesar 76.035  jiwa dengan kepadatan 1.272,12  jiwa/Km2, dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Banyumas sebesar 18.998  jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 412,10  jiwa/km2. Mengenai kesempatan kerja, lapangan usaha yang masih dominan yaitu di sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa. Hal ini dapat dilihat dari distribusi terhadap PDRB, lapangan usaha yang terbesar masih didominasi sektor pertanian (diatas 40%). Sedangkan sektor dominan kedua yang menyediakan kesempatan kerja yaitu lapangan usaha perdagangan berkisar dari 9 sampai 13%, selanjutnya lapangan usaha industri menyediakan kesempatan kerja sekitar 6%, kemudian lapangan usaha yang juga menunjukkan perkembangan cukup baik adalah lapangan usaha di sektor jasa.  Berdasarkan hal tersebut maka lapangan usaha pertanian dan perdagangan merupakan sektor yang terbesar memberi kesempatan kerja bagi penduduk Kabupaten Pringsewu. PDRB perkapita baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tidak dapat menggambarkan penyebaran pendapatan masyarakat, tetapi ukuran ini dapat dipakai sebagai acuan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.
 



Sebagai gambaran PDRB perkapita Pringsewu atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp. 7.020.575,-  meningkat 12,88 % dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp. 6.219.300,-.

Sedangkan PDRB Perkapita Pringsewu berdasarkan harga konstan pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan sebesar 3,98%. Dimana pada tahun 2008 sebesar Rp.3.627.852,-   pada tahun 2009 menjadi Rp.3.772.493,-. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.389.147.422.616  dan  terealisasi sebesar Rp.380.488.070.341,18  atau sebesar 98,16%, yang terdiri dari :
1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar    Rp. 4.826.347.500,- terealisasi sebesar Rp.5.809.516.148,18  atau sebesar 120,37%
2. Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.288.556.815,316.00  terealisasi sebesar Rp. 284.593.776.139,00 atau sebesar 98,63%.
Komponen Dana Perimbangan tersebut meliputi :
·     Bagi hasil pajak & Bagi hasil bukan pajak dianggarkan sebesar Rp. 20.451.768.324  terealisasi sebesar Rp. 16.693.526.217  atau sebesar 81,62%.
·     Bagi Hasil Sumber Daya Alam  diangarkan sebesar Rp. 10.784.027.992 terealisasi sebesar Rp. 10.579.230.922  atau 98,10 %.
·    Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sebesar Rp.220.812.419.000 Terealisasi sebesar Rp.220.812.419.000  atau terealisasi 100%.
 

       .   Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp.36.508.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.508.600.000,- atau tersealisasi sebesar 100%.
3.  Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 95.764.259.800,- terealisasi sebesar Rp. 90.084.778.054  atau sebesar 94,07 % . Penerimaan Pembiayaan daerah, yang berasal dari Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya dan Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp. 18,572,969,286.00 terealisasi sebesar Rp.14.168.245.272,- atau sebesar 76,28%.
Hasil Review Inspektorat Kabupaten Pringsewu atas perhitungan APBD Kabupaten Pringsewu untuk TA 2010 terdapat Sisa Lebih Tahun Berjalan (Silpa) sebesar Rp.6.267.862.936,1.                   
 



"Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.407.720.391.902,- terealisasi sebesar Rp.388.388.452.677,- atau sebesar  95,26 %, yang meliputi Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.291.992.255.874,-  terealisasi sebesar Rp.280.845.872.845 yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Lainnya serta Membiayai Belanja Tak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.115.728.136.028,- terealisasi sebesar Rp.107.542.579.832 yang diaplikasikan untuk membiayai Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pringsewu.


Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terbagi dalam; Urusan wajib dan Urusan Pilihan, yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Pada Urusan Wajib, belanja langsung terdiri dari 131 program dan 346 kegiatan. Sedangkan Urusan Pilihan terdiri dari 27 Program dan 51 kegiatan yang dijabarkan pada kegiatan-kegiatan pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pringsewu,"  paparnya.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2010, ujar bupati, telah melaksanakan program dan kegiatan diberbagai Bidang antara lain:
1. Membenahi dan menata Pasar Induk Pringsewu dengan bantuan dan dukungan masyarakat serta partisipasi masyarakat pedagang sehingga pasar induk sudah terlihat lebih representatif dan tertata lebih baik.
2.  Melakukan penataan terminal dengan mengukur ulang aset pemda yang ada di terminal, mengajak masyarakat terutama pemilik lahan yang ada di pasar dan di lingkungan terminal untuk ikut serta berpartisipasi bersama-sama membenahi penataan terminal. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, namun demikian Pemda akan terus memantau terminal termasuk membuka akses jalan dua jalur yang saat ini terputus.
3. Kabupaten Pringsewu sedang memproses pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Gadingrejo serta pemekaran terhadap beberapa pekon yang ada di kecamatan seperti di Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Pagelaran dan lain-lain.
 

4. Kabupaten Pringsewu saat ini telah memiliki UPTD SAMSAT Pembantu yang diresmikan Bapak Gubernur pada bulan Desember 2009 dan pada awal bulan Mei 2010 telah disetujui Bapak Gubernur menjadi UPTD SAMSAT Penuh.
5.  Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu telah terbentuk dan telah terpilih 5 orang komisioner.
6.  DPRD Kabupaten Pringsewu telah terbentuk dan pada tanggal 24 Juni 2010 telah dilantik sebanyak 33 orang dan pada tanggal 28 Juni 2010 telah dilantik lagi sebanyak 1 (satu) Orang Anggota DPRD.
7.  Pelayanan kepada publik (masyarakat) seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, dan lain-lain serta izin-izin yang berhubungan dengan penanaman modal (investasi) telah dilakukan perbaikan dan percepatan pelayanan oleh Satker yang menangani.
8. Mengelola potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pringsewu dengan mensosialisasikan pajak dan retribusi seperti pajak rumah makan, walet dan lain-lain. Sebab pembangunan tentunya  memerlukan dana dari partisipasi masyarakat berupa pembayaran pajak dan retribusi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Pringsewu, telah dilakukan evaluasi dan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat memacu kesadaran masyarakat. Sehingga pembinaan tunggakan PBB secara bertahap dapat dilunasi dan PBB tahun 2010 dapat lebih ditingkatkan.
10. Sejak berdirinya Kabupaten Pringsewu tahun 2009, Pringsewu  telah mengikuti berbagai kegiatan perlombaan baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Provinsi dan hasilnya cukup menggembirakan seperti :
a.  Pameran Pembangunan tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Lampung, stand Kabupaten Pringsewu mendapat        juara pertama (I) untuk katagori Daerah Otonomi Baru (DOB).
b. Juara I Olimpiade Biologi di Korea Selatan Tahun Tahun 2010 atas nama Irfan Haris Siswa SMAN I Pringsewu
c.    Hasil Penilaian Pemerintah Pusat tahun 2010 Kabupaten Pringsewu masuk katagori baik diantara DOB seluruh Indonesia.
d.  MTQ tingkat Provinsi Lampung ke-38 di Lampung Barat Kabupaten Pringsewu masuk dalam Peringkat ke 6 dari 14 Kabupaten/ Kota yang  ada diprovinsi Lampung dan juara terbaik ke-3 stand pameran.
e.  Juara Umum pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Tingkat Propinsi tahun 2010
f.     Juara III Lomba pekon tingkat Propinsi Tahun 2010.
g.   Peringkat ke 6 kejuaraan Pekan Olah Raga tingkat Propinsi Lampung Tahun 2010 di Kabupaten Tulang Bawang dari 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung
11. Kabupaten Pringsewu menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Lampung dan Fokorpimda kabupaten/Kota pada tanggal 04 Mei 2010 yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan sukses.
 

12. Dengan terbentuknya Kabupaten Pringsewu telah berdampak positif bagi masyarakat, hal ini dapat terlihat dari munculnya banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan baik dalam bentuk organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi politik dan organisasi swadaya masyarakat (LSM). Semua organisasi ini pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
13.   Telah terbentuk kelembagaan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu yang telah menyesuaikan PP Nomor 41 Tahun 2007. 
      "Disamping catatan–catatan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana diuraikan sebelumnya, kami juga menyadari adanya beberapa kekurangan atau belum tercapainya tujuan dan sasaran tertentu sebagaimana rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan sumber dana yang ada, kondisi faktor alam, kondisi perekonomian dan terbatasnya sumberdaya manusia yang kita miliki pada saat ini. Tantangan dan kendala dimasa depan disadari akan semakin berat untuk dihadapi. Tuntutan akan terselenggaranya good governance, globalisasi, keterbukaan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan merupakan contoh tantangan yang harus dihadapi. Hal tersebut hendaknya dapat menjadi cambuk bagi kita semua untuk menyatukan tekad dan mempererat kerjasama serta berupaya lebih keras lagi, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pringsewu.
 
Sementara itu, masih adanya sejumlah kendala dari proses pembangunan pada tahun 2010 dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Disamping itu pula, permasalahan yang timbul dapat dicarikan solusi pemecahan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dan roda perekonomian dapat berjalan dengan baik," pungkas bupati. (*/Humas dan Protokol)

||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Senin, 02 Mei 2011

PARIPURNA PENYAMPAIAN LKPJ - Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, SH, MH menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban tahun anggaran 2010 saat rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pringsewu, Selasa (3/5).
(Foto Humas & Protokol Setdakab Pringsewu/Fitri Faula, A.Md)

 
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>

Liga Pelajar Indonesia 2011 Dibuka

PRINGSEWU – Liga Pendidikan Indonesia 2011 tingkat Kabupaten Pringsewu, Selasa (3/5) secara resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi yang diwakili Asisten I Setkab H.Firman Muntako, bertempat  di Lapangan Kuncup, Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu.

Membacakan sambutan Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi, Asisten I Setkab H.Firman Muntako mengatakan Pemerintah  Kabupaten Pringsewu menyambut baik digelarnya  Liga Pendidikan Indonesia tersebut dan  berharap ke depan akan bermunculan atlet cabang olahraga terbaik dari daerah ini.       
Kompetisi sepakbola antar pelajar ini selain sebagai sarana dan wahana pengembangan bakat juga bertujuan untuk mendapatkan butiran emas, sehingga Kabupaten Pringsewu mendapat kader  olahraga di kalangan pelajar yang terlatih yang nantinya dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi yang tingkatannya lebih tinggi lagi yang juga diharapkan bisa mewarnai dunia persepakbolaan nasional kita,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu, kata dia,  melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berupaya agar fasilitas olahraga terus dilengkapi, bahkan telah mewajibkan masing-masing kelurahan dan desa untuk memiliki lapangan olahraga. Hal Ini penting untuk mendukung  perkembangan olahraga di Pringsewu.

Penjabat Bupati Kabupaten Pringsewu H.Sudarno Eddi melalui Asisten I juga berpesan kepada seluruh peserta Liga Pendidikan Indonesia untuk dapat bertanding secara sportif dengan menampilkan semua kemampuan yang dimiliki, serta berharap kompetisi ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dengan kompetisi ini kiranya dapat membentuk masyarakat Pringsewu yang sehat dan kuat, seperti halnya slogan Mensana In Corporesano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” pungkasnya. (*/Humas dan Protokol Setdakab/Fitri Faula, A.Md)
||Baca Selengkapnya, KLIK DI SINI>>